jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta serikat pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya fokus pada isu upah dan kesejahteraan, tetapi ikut berperan menjaga keberlanjutan perusahaan.
Menurutnya, keberlanjutan BUMN menentukan masa depan jutaan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.
BACA JUGA: Menaker Yassierli Sebut Perbaikan Sistem K3 Jadi Kunci Pencegahan Kecelakaan Kerja
“Kalau perusahaan tak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman. Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup,” kata Yassierli saat membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN 2026 di Yogyakarta, Kamis (29/1/2026).
Dia menilai tantangan BUMN ke depan makin kompleks.
BACA JUGA: Menaker Yassierli: Sertifikasi Profesi Harus Murah, Mudah Diakses dan Inklusif
Disrupsi akal imitasi (AI) dan transisi menuju industri hijau, menurutnya, berpotensi mengubah struktur pekerjaan secara besar-besaran jika tidak dikelola dengan baik.
“Perubahan ini tak bisa dihindari. Tapi kalau salah kelola, pekerja yang paling terdampak,” ujarnya.
BACA JUGA: Menaker Yassierli Ajak Serikat Pekerja BUMN Siap Hadapi 2 Tantangan Besar Ini
Oleh karena itu, Menaker Yassierli meminta serikat pekerja mengambil peran lebih strategis sebagai mitra dialog dalam proses transformasi. Tujuannya untuk memastikan perubahan berjalan adil dan tidak mengorbankan pekerja.
“Transformasi harus adil. Jangan sampai perusahaan berubah, tapi pekerjanya tertinggal,” tegas Yassierli.
Sebagai langkah konkret, Yassierli menambahkan kontribusi lain yang dapat diberikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yakni dapat memiliki sertifikat ahli produktivitas selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang sedang dibangun Kemnaker.
Dia menyebut pada tahun lalu Kemnaker telah menyertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas.
“Kami ingin teman-teman semua punya sertifikat sebagai ahli produktivitas sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi perusahaan, mengusulkan program dan menjadi champion di perusahaan masing-masing,” katanya.
Yassierli lalu mengaitkan peran BUMN dengan kondisi pengangguran nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat, hingga Agustus 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang.
BUMN yang tak tumbuh dan berkelanjutan akan memperparah persoalan tersebut. Sebaliknya, BUMN yang kuat bisa menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja.
“Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,” ucap Yassierli.
Sementara itu, Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan pekerja BUMN siap menjawab tantangan tersebut agar BUMN mampu menjadi pemain utama di dalam negeri sekaligus bersaing di pasar global.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
