Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah arahan kepada para pemangku kepentingan untuk menyelamatkan kejatuhan IHSG, salah satunya dengan menaikkan limit investasi dana pensiun dan asuransi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan limit investasi dari institusi seperi dana pensiun dan asuransi akan dinaikkan menjadi 20% dari sebelumnya 8%. Hal ini pun telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," kata Airlangga Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Tak hanya itu, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara di pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.
Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung beproses tahun ini.
Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
Baca Juga
- Arahan Prabowo soal IHSG: Demutualisasi BEI Akan Dipercepat
- IHSG Ambruk, Transparansi Disorot, Pasar Modal Rawan Pencucian Uang
- IHSG Ambruk, Purbaya Soroti Saham Gorengan, Sarankan Ini ke Investor Pasar Modal
"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Dannatara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Upaya berikutnya dilakukan dengan menaikkan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.
Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.
"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.
Arahan presiden itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan terbatas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Jaksa Agung ST Burhanudin.
Airlangga menyebut pertemuan terbatas itu merupakan lanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan kemarin, Kamis (29/1/2026), dengan turut diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sekaligus Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya.
Adapun, langkah pemerintah ini merespons kondisi pasar saham Indonesia yang babak belur lewat pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aksi jual besar-besaran di IHSG terjadi setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara rebalancing untuk saham asal Indonesia.
MSCI menyampaikan sinyal peringatan kepada otoritas pasar modal Indonesia untuk segera melakukan pembenahan sistem pelaporan, terutama terkait ketidakjelasan struktur kepemilikan dan potensi indikasi perdagangan semu.
Apabila perbaikan transparansi tidak terealisasi hingga Mei 2026, Indonesia menghadapi dua risiko utama, yaitu pemangkasan bobot (weighting reduction) Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, yang berpotensi memicu arus keluar dana asing lebih lanjut dan risiko yang lebih ekstrem berupa penurunan klasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi frontier market.
