Nasionalisme Berbungkus Melodi: Ketika Ritual Menggusur Nalar Pendidikan

Senin pagi yang gerah. Di ribuan lapangan sekolah, dari kota megah hingga pelosok yang berdebu, jutaan kaki kecil berdiri tegak. Mereka mencoba khidmat di bawah sengatan matahari yang mulai membakar ubun-ubun, sementara mata mereka tertuju pada selembar kain yang perlahan naik ke angkasa. Ritual ini baru saja kembali "disakralkan". Melalui Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, upacara bendera ditegaskan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan instruksi wajib sebagai "wahana pendidikan karakter" yang harus digiatkan kembali secara konsisten.

Namun, mari kita menatap lebih tajam ke balik kibaran kain merah putih itu. Di balik barisan yang rapi dan seragam yang disetrika licin, ada sebuah keganjilan yang menukik: Apakah kita sedang mendidik warga negara yang kritis, atau sekadar melatih sebuah paduan suara yang patuh? Sebagai pendidik, saya merasa ada sesuatu yang kurang pas ketika karakter bangsa coba "disuntikkan" melalui prosedur administratif ketimbang melalui kedalaman proses berpikir di ruang-ruang kelas.

Instruksi ini datang dengan "paket lengkap". Setelah naskah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dibacakan, siswa kini wajib mengucapkan Ikrar Pelajar Indonesia secara serentak. Isinya? Belajar baik, menghormati orang tua dan guru, rukun sama teman, dan mencintai tanah air . Nilai-nilai ini tentulah (sangat) mulia. Tidak ada nalar sehat yang akan membantah pentingnya kerukunan atau rasa hormat. Namun, masalahnya bukan pada nilai yang dibawa, melainkan pada cara nilai itu dikomunikasikan.

Kita sedang menghadapi kenyataan pahit yang terekam dalam hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Skor nasional kita pada jenjang SMA menunjukkan potret nalar yang sangat rapuh: nilai rata-rata untuk Bahasa Indonesia tercatat 57,39, Matematika 37,23, dan Bahasa Inggris hanya 26,71. Sementara itu, untuk jenjang SMK, nilai rata-rata TKA Bahasa Indonesia 53,62, Matematika 34,74, dan Bahasa Inggris 22,55. Di tengah krisis literasi dan numerasi yang akut ini, negara justru memilih untuk menyeragamkan kata-kata dalam sebuah ritual verbal yang sangat simplistik.

Karakter murid tidak lahir dari barisan yang rapi atau naskah yang dibaca tiap Senin pagi. Ia tumbuh dari pembelajaran yang bermakna, dari kemampuan mencari solusi, dan dari keberanian untuk berpikir analitis. Bagaimana mungkin kita berharap seorang pelajar bisa "belajar dengan baik" atau "rukun" jika nalar mereka tidak dilatih untuk memahami konteks sosial di sekitarnya? Menggiatkan upacara itu memang lebih "murah" dan terlihat bagus di foto dokumentasi birokrasi, namun membenahi kualitas pengajaran itu jelas lebih "mahal" dan butuh keringat dari implementasi kebijakan-kebijakan yang nyata.

Keanehan ini berlanjut. Setelah ikrar diucapkan, upacara kini wajib ditutup dengan menyanyikan lagu berjudul "Rukun Sama Teman". Ada sebuah fakta yang membuat saya tertegun: lagu yang dianjurkan untuk dinyanyikan oleh jutaan siswa di seluruh Indonesia ini ternyata adalah ciptaan pejabat yang mengeluarkan surat edarannya sendiri, yakni Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Ini adalah sebuah anomali. Di saat dunia pendidikan kita sedang berjibaku dengan masalah-masalah yang bersifat eksistensial (seperti kesejahteraan guru honorer yang kian terjepit dan standar kompetensi yang jalan di tempat) negara justru sibuk mengatur hingga ke daftar putar lagu upacara. Mengapa pendidikan kita kembali dipersempit menjadi ritual simbolik yang terasa seperti panggung narsisme birokrasi? Di mana ruang bagi keberagaman ekspresi budaya sekolah jika hingga lagunya pun harus seragam dan datang dari "pusat"?

Kita pasti tentunya akan bertanya: pendidikan kita mau dibawa ke mana? Jika setiap Senin murid-murid dipaksa menyanyikan melodi yang diatur negara, bukankah kita sedang perlahan mematikan percikan kreativitas dan independensi nalar mereka? Karakter murid seharusnya tumbuh dari sekolah yang aman dan guru yang terus didukung, bukan dari ritual yang bisa diprediksi secara mekanis.

Kritik ini kian menukik saat kita melihat peta anggaran tahun 2026. Di satu sisi, negara sangat gencar mengampanyekan kerukunan dan karakter. Di sisi lain, prioritas finansial berkata lain. Badan Gizi Nasional mendapatkan alokasi anggaran raksasa sebesar Rp223,55 triliun, sementara Kemendikdasmen hanya diberikan Rp56,68 triliun.

Anggaran untuk mengisi perut anak-anak kita melalui program makan gratis ternyata hampir lima kali lipat lebih besar daripada anggaran untuk mengisi nalar mereka di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kita seolah sedang membangun bangsa yang fisik dan ototnya kuat, namun otaknya dibiarkan malnutrisi secara sistemis. Bagaimana lagu "Rukun Sama Teman" bisa terdengar gembira jika guru yang melatihnya sedang menahan tangis karena upahnya tidak mencukupi?

Realitas di media sosial baru-baru ini memperlihatkan video memilukan: seorang guru honorer menangis sesenggukan saat mengetahui bahwa gaji sopir logistik untuk program makan gratis justru jauh lebih tinggi dari gajinya sebagai pendidik. Ada ketimpangan yang melukai nurani. Negara sanggup membiayai infrastruktur dapur dan distribusi makanan dengan angka triliunan, namun tetap "pelit" dalam memuliakan mereka yang berdiri di depan kelas. Nasionalisme sejati tidak tumbuh dari teriakan ikrar di lapangan, melainkan dari rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap warga negara, termasuk para gurunya.

Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa upacara adalah wahana pendidikan karakter. Pernyataan ini benar, namun ia hanya akan menjadi kebenaran yang hampa jika tidak dibarengi dengan pembenahan substansial. Upacara bendera seharusnya menjadi momen kontemplasi kolektif, bukan beban administratif yang mekanis. Jika upacara hanya menjadi ajang penyeragaman tanpa makna, maka kita sedang mewariskan budaya kepatuhan buta kepada generasi mendatang.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana nalar kritis ikut dirayakan. Pendidikan kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Kita butuh investasi pada kualitas guru, pada kelengkapan perpustakaan, dan pada kurikulum yang tidak sering berganti tanpa arah yang jelas. Kita butuh siswa yang mampu membedah masalah logika, bukan sekadar siswa yang pandai berbaris rapi.

Jangan sampai upacara bendera hanya menjadi "obat penenang" bagi publik agar terlihat seolah-olah pendidikan karakter sudah berjalan. Karakter itu tidak bisa diinstruksikan lewat Surat Edaran. Karakter itu adalah buah dari keteladanan dan keadilan. Jika negara gagal memberikan keadilan bagi gurunya, jangan pernah berharap siswa akan benar-benar menghormati nilai-nilai yang mereka ikrarkan tiap Senin pagi.

Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap optimis, namun optimisme itu harus berdiri di atas fondasi kritik yang tajam. Masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa keras suara siswa saat bernyanyi di lapangan, melainkan oleh seberapa tajam pikiran mereka saat menghadapi tantangan global.

Tujuan akhir dari seluruh kegaduhan kebijakan ini haruslah siswa. Bukan citra kementerian, bukan popularitas lagu sang menteri, tapi hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Berikan guru-guru kita martabat yang layak. Berikan siswa-siswa kita gizi untuk nalar mereka, bukan sekadar gizi untuk fisik mereka.

Negara tidak boleh hanya mahir mengukur, lalu berharap hasil membaik dengan sendirinya melalui seremoni. Perubahan pendidikan tidak bekerja seperti pembaruan aplikasi ponsel (semata). Ia bekerja lewat relasi manusia yang mendalam, murid yang didengar, dan kebijakan yang jujur pada realitas. Mari kita jadikan upacara bendera sebagai refleksi untuk berbenah, bukan sekadar topeng untuk menutupi kerapuhan sistem yang sedang kita hadapi bersama.

Siswa-siswa kita berhak mendapatkan sistem pendidikan yang mau belajar dari kesalahannya sendiri. Karena pada akhirnya, peradaban yang besar dibangun oleh nalar yang merdeka, bukan oleh barisan yang sekadar mengikuti irama saja.

Salam Cerdas dan Humanis.