Banjir yang kembali melanda sejumlah kota besar pada awal 2026, seperti yang terjadi di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan kota-kota besar lainnya, menunjukkan bahwa persoalan perkotaan di Indonesia belum menyentuh akar masalahnya.
Genangan air tidak lagi terbatas pada kawasan lama yang sejak lama dikenal rawan, tetapi justru meluas ke kawasan perumahan baru yang dalam satu hingga dua dekade terakhir dibangun di atas lahan persawahan, dataran aluvial, dan ruang terbuka produktif.
Merujuk pada kerangka Disaster Risk Reduction (UNDRR, 2015), risiko bencana merupakan hasil interaksi antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pada banjir awal 2026, faktor bahaya berupa hujan berintensitas tinggi memang hadir.
Namun yang paling menentukan adalah meningkatnya kerentanan perkotaan akibat hilangnya ruang resapan air. Dengan kata lain, risiko meningkat bukan karena alam semata, tetapi karena keputusan tata ruang yang mengabaikan fungsi ekologis wilayah.
Perubahan iklim memperparah kondisi tersebut. Pola hujan kini semakin tidak menentu dari durasi lebih singkat, tetapi dengan intensitas sangat tinggi. Namun penting digarisbawahi, perubahan iklim bukan penyebab tunggal banjir, melainkan risk multiplier. Hujan ekstrem hanya berubah menjadi bencana ketika jatuh di atas kota yang secara ekologis telah rapuh akibat alih fungsi lahan yang masif dan tidak terkendali.
Di sinilah pentingnya membaca banjir melalui perspektif ekoregion. Ekoregion dipahami sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, vegetasi, dan pola interaksi manusia dengan alam (UU No. 32 Tahun 2009).
Sehingga, dalam perspektif di atas, bahwa dataran banjir, floodplain, rawa, persawahan, dan lembah sungai bukanlah ruang kosong, melainkan bagian dari jasa ekosistem pengatur air yang berfungsi melakukan infiltrasi, retensi, dan pengendalian limpasan.
Boedi Tjahjono (2025) dalam kajian Perspektif Ekoregion untuk Mendukung Mitigasi Jangka Panjang Banjir Sumatera, banjir sejatinya merupakan sinyal kegagalan jasa ekosistem pengatur air akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan karakter bentang alam.
Penjelasan ini sejalan dengan Land Use Change Theory (Turner dkk., 1995) yang menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan dari pertanian dan lahan basah menjadi kawasan terbangun mengubah karakter hidrologi wilayah secara signifikan. Beton dan aspal meningkatkan limpasan permukaan, sementara sistem drainase kota tidak pernah dirancang untuk menggantikan fungsi alam yang hilang.
Masalah ini semakin diperparah oleh kegagalan adaptasi infrastruktur terhadap perubahan iklim. Banyak jaringan drainase perkotaan masih dirancang berdasarkan kondisi hidrologi masa lalu dan tidak terintegrasi antarwilayah.
Apalagi dalam kerangka climate resilient infrastructure (IPCC, 2014), kegagalan ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis semata tidak cukup tanpa pemulihan dan perlindungan jasa ekosistem sesuai karakter ekoregion.
Dampak banjir perkotaan pun meluas. Secara sosial, banjir berulang mengganggu kehidupan warga dan meningkatkan risiko kesehatan. Secara ekonomi, aktivitas perdagangan dan jasa lumpuh, kerugian material terus berulang, serta nilai properti menurun.
Dari sisi fiskal, negara dan pemerintah daerah terjebak dalam belanja darurat yang mahal, jauh lebih besar dibandingkan investasi pencegahan melalui perencanaan ruang berbasis ekologi.
Pada perspektif urban political ecology (Swyngedouw, 2004), kondisi ini mencerminkan bagaimana risiko bencana diproduksi oleh pilihan pembangunan yang memprioritaskan nilai ekonomi lahan di atas daya dukung lingkungan. Kota berkembang bukan sebagai sistem ekologis yang hidup, melainkan sebagai objek eksploitasi spasial.
Rangkaian banjir awal 2026 seharusnya menjadi peringatan bahwa banjir merupakan cermin rusaknya tata ruang dan ekoregion perkotaan. Selama banjir terus dipahami sebagai masalah teknis semata, bukan sebagai kegagalan pengelolaan bentang alam dan jasa ekosistem, kota akan terus terjebak dalam siklus bencana yang berulang.
