Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP Lotharia Latif, buka suara soal penumpukan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta Utara.
Ia bilang pihaknya sudah melakukan moratorium izin kapal baru sejak 1 Januari 2026. Moratorium dilakukan karena melihat kondisi pelabuhan memang sudah penuh.
"Kan di situ ini izin daerah, izin pusat. Izin pusat, karena saya melihat di situ sudah penuh justru kita tidak pernah keluarkan lagi per 1 Januari. Itu kan sebenarnya pelabuhan yang didesain untuk kapal-kapal kecil," katanya di Bali, Jumat (30/1).
KKP saat ini sedang mendata kembali kapal-kapal yang memiliki rekomendasi pangkalan di Muara Angke. Kapal-kapal yang rusak juga akan dikeluarkan sehingga mengurangi penumpukan.
"Tapi ini kan cuaca buruk, kemudian banyak yang tidak melaut sehingga memang terjadi penumpukan. Kita sedang data lagi termasuk ada beberapa kapal yang memang kondisinya rusak, yang mungkin tidak dijalankan. Nah, gitu yang sekarang kita keluarkan," tuturnya.
KKP akan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menata alur keluar-masuk kapal di Pelabuhan Muara Angke.
"Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta KKP tak mengeluarkan izin kapal baru di PPN Muara Angke, Jakarta Utara, sebab pelabuhan telah kelebihan kapasitas. Saat ini terdapat lebih dari 2.500 kapal sehingga mengganggu aktivitas di pelabuhan tersebut.
“Pelabuhan kita di Muara Angke itu daya tampungnya itu antara 400 sampai dengan 500 kapal. Dan sekarang ini karena kondisi cuaca, maka banyak kapal yang tidak melaut dan sebagian besar kemudian diparkir di tempat itu,” kata Pramono, Kamis (29/1).
