Reformasi Bursa, Pemerintah Dukung Akselerasi Demutualisasi Hingga Kenaikan "Free Float"

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah bergerak cepat merespons dinamika pasar modal RI dengan menyiapkan serangkaian langkah strategis guna memperkuat kredibilitas dan likuiditas Bursa Efek Indonesia. Hal ini mencakup percepatan demutualisasi bursa dan peningkatan ambang batas saham publik atau free float.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Gedung Wisma Danantara, Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini diambil atas arahan langsung Presiden untuk memitigasi kejatuhan pasar saham beberapa waktu terakhir.

"Fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan dengan baik. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal melalui transformasi struktural," ujar Airlangga, Jumat (30/1/2026).

Pasar saham RI banyak ditinggalkan investor asing dalam beberapa hari terakhir hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan. Hal ini dampak dari penyesuaian regulasi dari lembaga pemeringkat internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), pada Rabu (28/1). Disusul penurunan peringkat saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti UBS dan Goldman Sachs.

Menanggapi situasi ini, Airlangga menyampaikan agenda prioritas pemerintah antara lain mempercepat proses demutualisasi bursa. Ini dimandatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Langkah ini, menurutnya, bertujuan mengubah struktur kepemilikan bursa agar tidak lagi didominasi oleh anggota bursa atau perusahaan pedagang efek, sehingga mengurangi potensi benturan kepentingan antara pengelola dan anggota.

"Ini adalah upaya mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Ke depan, bursa juga dipersiapkan untuk melantai di bursa (go public) serta membuka peluang investasi dari institusi seperti Badan Pengelola Investasi Danantara," tuturnya.

Selain reformasi struktural, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peningkatan porsi saham publik atau free float dari semula minimal 7,5 persen menjadi 15 persen pada Maret 2026. Angka ini dinilai lebih kompetitif dibandingkan beberapa negara tetangga dan selaras dengan standar internasional.

Sebagai perbandingan, free float di Thailand berada di level 15 persen, sementara Malaysia, Hong Kong, dan Jepang telah mencapai 25 persen. Sementara itu, berdasarkan data OJK, rata-rata free float di setiap emiten Indonesia sebesar 23 persen. Peningkatan ini diharapkan dapat memperdalam pasar dan menarik lebih banyak aliran modal masuk.

Peningkatan batas free float ini optimistis bisa dimanfaatkan investor institusional. Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah meningkatkan limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen. Langkah ini mengadopsi standar praktik negara-negara anggota OECD demi mempertahankan posisi Indonesia dalam indeks negara berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mendukung reformasi pasar modal baik dalam hal peningkatan transparansi hingga program demutualisasi. "Kami memiliki kepentingan besar agar bursa menjadi lebih terbuka dan transparan. Sebagai pengelola investasi, Danantara mendukung akselerasi demutualisasi ini agar standar tata kelola kita setara dengan bursa global lainnya," ungkapnya.

Pasar modal, menurutnya menjadi lembaga strategis Danantara karena perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di bursa menguasai hampir 30 persen kapitalisasi pasar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Derivatif Keuangan OJK Inarno Djajadi, dalam konferensi pers terpisah di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, menyampaikan, mereka akan mengambil peran utama reformasi keberlanjutan.

Sesuai yang telah disampaikan Kamis (29/1/2026), OJK akan menanggapi kebijakan MSCI dengan membuka data pemegang saham yang lebih kecil dari 5 persen, yang masuk dalam kualifikasi pemegang saham publik. Lalu, menyelesaikan negosiasi dengan MSCI sebelum Mei 2026.

"Kemudian, tentunya free float 15 persen itu akan kami laksanakan. Berikutnya, tentunya proses untuk demutualisasi, tentunya akan kami laksanakan," kata Inarno.

OJK juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menaikkan batasan kepemilikan saham publik atau free float hingga 15 persen dari aturan saat ini 7,5 persen. Kenaikan ini berkonsekuensi pada meningkatnya saham yang dilepas untuk publik. OJK optimistis saham ini bisa diserap investor institusi domestik.

Ketua Komisioner OJK, Mahendra Siregar, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan free float menjadi peta jalan OJK dalam rangka pendalaman dan pengembangan pasar modal.

"Ini terjadi di mana pun di seluruh pasar modal yang sudah berkembang di dunia ini, yaitu investor istitusional, utamanya dari dalam negeri yang memainkan peran besar dalam perkembangan dari pasar modal," kata Mahendra.

Menurutnya, kenaikan free float secara teori akan menambah likuiditas dan juga potensi untuk pengembangan produk pasar modal. Dari sisi lain, investor institusional perlu mendapat akses lebih untuk berinvestasi di instrumen-instrumen pasar modal yang cocok dengan selera risiko dan struktur pengembalian aset.

"Jadi, dimanapun pada akhirnya tidak akan ada pasar modal yang bisa berkembang baik jika investor institusionalnya tidak berperan penting di pasar domestik," ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI, Desember 2025, OJK menyampaikan bahwa simulasi peningkatan free float minimal 15 persen membutuhkan penyerapan dana pasar sekitar Rp 203 triliun (Kompas, 3/12/2025).

Pada kesempatan itu, Inarno menyampaikan, OJK mengharapkan peningkatan peran lembaga jasa keuangan, seperti bank, asuransi, BPJS, dana pensiun, dan mutual fund sebagai investor di pasar modal.

Kemudian, aktivitas indeks global seperti MSCI, FTSE, dan lain sebagainya juga perlu difokuskan untuk mendukung perusahaan terdaftar dibeli lebih banyak investor asing.

Dari segi kebijakan, otoritas bursa juga meminta dukungan insentif. Insentif yang dimaksud antara lain terkait dengan biaya emisi saham di OJK dan di BEI. Insentif free float juga diharapkan disediakan secara berlapis.

"Karena itu, insentif pajak bertingkat, kemudahan aksi korporasi, dan penguatan lembaga investor institusional seperti asuransi, dana pensiun, dan reksa dana menjadi komponen penting agar kebijakan baru dapat diterapkan tanpa mengganggu stabilitas pasar," tuturnya.

Direktur Utama BEI Iman Rachman, saat itu, menambahkan bahwa saat ini, sebagian besar perusahaan kecil justru telah memiliki free float tinggi. Sedangkan, perusahaan-perusahaan besar, terutama BUMN dan korporasi konglomerasi, yang bobotnya signifikan hanya memiliki free float rendah.

"Kalau lihat tadi free float yang 23 persen itu sumbangan terbesarnya adalah perusahaan yang market capitalization-nya di bawah Rp 1 triliun. Jadi, kita tidak hanya yang (perusahaan) yang ada, tapi juga perusahaan berkapitalisasi besar baru lainnya masuk ke bursa," katanya.

Iman menyontohkan, saham berkapitalisasi besar yang masuk indeks global seperti MSCI hanya ada kurang dari 20 perusahaan besar, walaupun kapitalisasi pasar mereka sudah 40 persen dari total kapitalisasi pasar modal.