Muhammadiyah Nilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Tak Sejalan dengan Arah Reformasi Nasional

Pantau -  Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah dijalani Indonesia sejak 1998.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar Nashir di Jakarta pada Jumat, 30 Januari 2026, menanggapi dinamika wacana kelembagaan Polri.

Haedar Nashir menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari 20 tahun menjalani reformasi dengan berbagai risiko dan capaian penting.

Ia menegaskan bahwa salah satu hasil penting reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi strategis negara langsung di bawah Presiden.

"Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden," ungkapnya.

Menurut Haedar, perubahan struktur kelembagaan bukanlah solusi utama atas persoalan yang muncul di institusi negara.

Ia menilai fokus bangsa seharusnya diarahkan pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan.

Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif bagi perbaikan tata kelola negara.

Muhammadiyah berpandangan bahwa persoalan di institusi negara lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.

Pandangan tersebut, menurut Haedar, berlaku bagi Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya.

"Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif," ujarnya.

Ia menilai keputusan DPR yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan semangat dan platform reformasi nasional sejak 1998.

Haedar juga meyakini pandangan tersebut dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi," katanya.

Reformasi internal tersebut dipandang sebagai bagian penting dari penguatan demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.