Bisnis.com, GARUT- Pemerintah Kabupaten Garut mendorong perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan bahwa program KUR menjadi jawaban bagi kelompok UMKM yang memiliki modal terbatas, khususnya yang berada di sektor perdagangan, pertanian, dan usaha rumahan.
"Pemerintah daerah, telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB, agar penyaluran KUR di Garut tidak hanya berorientasi pada target penyaluran nasional, tetapi juga menyesuaikan karakter ekonomi lokal," ujar Syakur, Kamis (29/1/2026).
Dia juga mendukung bank daerah seperti BJB untuk memperkuat ekonomi lokal dengan menyalurkan KUR ke pelaku UMKM. Salah satu opsi yang didorong adalah pembiayaan hingga Rp10 juta dengan bunga rendah sekitar 3%, yang diharapkan mampu menekan ketergantungan pelaku usaha terhadap pinjaman informal berbunga tinggi.
Abdusy mengungkapkan banyak pelaku usaha di Garut memiliki potensi, namun belum bankable secara administratif. Selain pembiayaan skala kecil, Pemkab Garut juga mendorong perbankan menyediakan akses modal dengan plafon lebih besar tanpa agunan bagi usaha yang dinilai produktif.
Skema ini diharapkan membuka ruang ekspansi usaha masyarakat, khususnya bagi UMKM yang selama ini sulit naik kelas akibat keterbatasan jaminan aset.
Menurutnya, sejumlah pelaku UMKM masih terkendala persyaratan administrasi, minim literasi keuangan, hingga ketakutan terhadap risiko kredit. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih pinjaman nonformal meski berbunga tinggi.
"Bank jangan hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga mitra pendamping usaha. Pendampingan dinilai penting untuk menekan risiko kredit macet sekaligus memastikan dana KUR benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Di sisi lain, kebijakan bunga rendah juga menuntut kejelasan skema teknis," ujarnya.
Bagi masyarakat Garut, kata Syakur, akses KUR yang mudah dan terjangkau diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dari bawah. UMKM yang mendapatkan modal kerja berpotensi meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi perbankan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal implementasinya. Dengan mendorong perbankan lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
"Berharap KUR tidak sekadar menjadi program nasional di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat di daerah," tutup Syakur.
