Setiap pagi, ribuan guru honorer datang ke sekolah dengan rutinitas yang sama seperti guru berstatus tetap. Mereka membuka kelas, menyiapkan materi, mengajar, membimbing siswa, dan memastikan proses belajar berjalan sesuai kurikulum. Namun, di balik peran penting itu, ada realitas yang kerap luput dari perhatian. Namun upah yang mereka terima masih jauh dari kata layak.
Guru honorer selama ini menjadi penopang utama pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik. Tanpa mereka, banyak sekolah akan kesulitan menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal. Ironisnya, peran strategis tersebut belum sejalan dengan kebijakan kesejahteraan yang memadai.
Di banyak wilayah Indonesia, gaji guru honorer masih berkisar antara ratusan ribu hingga sekitar satu juta rupiah per bulan. Besaran ini sangat bergantung pada kemampuan sekolah dan kebijakan daerah. Dalam kondisi tertentu, honor tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar bulanan, apalagi jika harus disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Padahal, beban kerja guru honorer tidak bisa dianggap ringan. Mereka tetap dituntut professional seperti guru tetap. Mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan penilaian, mengikuti rapat, hingga terlibat dalam kegiatan sekolah di luar jam mengajar. Tanggung jawab moral dan administratif yang diemban nyaris sama dengan guru berstatus ASN atau PPPK.
Perbandingan ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan profesi lain. Semua pekerjaan memiliki kontribusi penting. Namun, ketimpangan tersebut patut menjadi refleksi bersama tentang bagaimana negara memandang dan memberi nilai pada profesi guru, khususnya guru honorer.
Pendidikan sering disebut sebagai investasi masa depan. Dari ruang kelas, karakter, pengetahuan, dan keterampilan generasi muda dibentuk. Namun, investasi itu menjadi paradoks ketika para pendidiknya harus hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Sulit berharap pendidikan berkualitas lahir dari sistem yang belum mampu menjamin kesejahteraan dasar para guru.
Program pengangkatan PPPK memang menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru honorer memiliki kesempatan yang sama. Keterbatasan kuota, faktor usia, serta persoalan administratif membuat banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tetap berada dalam status tidak pasti.
Di sisi lain, pemerintah relatif cepat dan tegas dalam menetapkan standar gaji bagi sektor-sektor tertentu yang dianggap prioritas jangka pendek. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa kebijakan masih lebih menekankan aspek administratif dan teknis, ketimbang investasi jangka panjang melalui pendidikan.
Guru honorer sejatinya tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya menginginkan penghasilan yang layak dan sepadan dengan tanggung jawab yang diemban. Upah yang adil bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan itu sendiri.
Ketika guru harus memikirkan kebutuhan ekonomi dasar, fokus dan energi mereka tentu terbagi. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Pendidikan tidak bisa terus berjalan dengan mengandalkan pengabdian semata, tanpa dukungan kebijakan yang berpihak.
Sudah saatnya persoalan gaji guru honorer tidak lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Ini adalah persoalan keadilan dan keberlanjutan sistem pendidikan. Memberikan kesejahteraan yang layak kepada guru honorer berarti memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia.
Cara negara memperlakukan guru honorer pada akhirnya akan menjadi cermin bagaimana pendidikan ditempatkan dalam prioritas nasional. Jika profesi pendidik terus berada di posisi paling rentan dalam sistem pengupahan, maka wacana pendidikan sebagai investasi masa depan akan terus terdengar normatif.
Keberpihakan nyata terhadap guru honorer tidak harus dimulai dengan kebijakan besar yang rumit. Penataan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan sudah menjadi langkah penting. Dari ruang kelas sederhana itulah masa depan bangsa sedang dibentuk oleh guru-guru yang selama ini masih berjuang dengan upah terbatas.
