Waketum PSI Beber 3 Keuntungan Pelonggaran Syarat Pencalonan Pilkada

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendorong dilakukannya evaluasi pilkada demi menghadirkan pemimpin berkualitas dan memberantas segala bentuk praktik kecurangan, termasuk politik uang.

Terkait pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menjelaskan salah satu sumber utama politik uang berasal dari tingginya syarat pencalonan kepala daerah.

BACA JUGA: Joko Kanigoro Akui Keputusan Partainya Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029 Penuh Risiko

Ketentuan minimal dukungan yang harus dipenuhi kandidat, baik dari partai politik maupun perseorangan dinilai kerap mendorong praktik transaksional sejak tahap awal pencalonan.

Menurut Andy, kondisi tersebut melahirkan praktik jual beli kursi atau 'tiket' pencalonan.

BACA JUGA: Joel Vinicius Ungkap Alasan Hengkang dari Borneo FC: Bukan karena Arema FC Lebih Bagus

Semakin berat syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam pilkada.

"Akibatnya, terjadi praktik jual beli kursi atau jual beli tiket dari kandidat untuk bisa memenangkan kontestasi dan semakin tinggi syaratnya. Artinya biaya yang akan dikeluarkan oleh kandidat akan semakin besar dan itu akan semakin membuka potensi peluang untuk terjadinya korupsi ketika mereka terpilih dan menjabat," beber Andy di Jakarta, Jumat (30/1).

BACA JUGA: Lepas Joel Vinicius, Borneo FC Datangkan Mesin Gol Asal Spanyol Koldo Obieta

PSI menilai pemangkasan syarat pencalonan menjadi langkah penting untuk memutus rantai tersebut.

Karena itu dengan membuka akses pencalonan seluas mungkin, peluang terjadinya politik uang sejak awal kontestasi dapat ditekan.

"Jadi, kalau misalnya, kita ingin memutus mata rantai itu, salah satunya adalah dengan mengurangi syarat-syarat pencalonan. Dibuka seluas mungkin sehingga kandidatnya akan semakin beragam," tegasnya.

Andy menilai pelonggaran syarat pencalonan akan membawa sejumlah dampak positif.

Ada tiga keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat.

"Pertama, pilihan masyarakatnya akan semakin banyak, kompetisinya semakin banyak, maka Insyaallah kualitas kompetisinya semakin baik dan yang akan terpilih akan baik pula," sebutnya.

Kedua, langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam pemilu dan kampanye, termasuk kewajiban mahar politik kepada partai.

"Ketiga, partai-partai akan semakin berusaha keras menawarkan kader terbaik mereka. Karena mereka yakin kalau misalnya tanpa itu mereka tidak akan terpilih kandidat mereka," pungkasnya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi