jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebutkan keputusan mundur petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan sisi pertanggungjawaban etik masih dipegang pejabat di pasar modal.
"Langkah beliau ini menunjukkan pertanggungjawaban etik yang baik. Keteladanan seperti ini malah jarang di negeri ini," kata Said melalui keterangan persnya, Jumat (30/1).
BACA JUGA: Segerbong Resign, Wakil OJK Ikut Mundur Menyusul 3 Pejabat Tinggi Lain
Diketahui, Mahendra Sireger dan Inarno Djajadi masing-masing mundur dari Ketua dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.
Langkah Mahendra dan Inarno sebelumnya dilakukan oleh Iman Rachman dari Dirut BEI pada Jumat (30/1).
BACA JUGA: Geger, 3 Pejabat OJK Mundur Seusai IHSG Ambrol
Ketiga pejabat itu mundur setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok Selasa (28/1) kemarin dan perdagangan sesi I pada Rabu (29/1).
Said berharap langkah mundur petinggi OJK dan BEI ditangkap positif oleh bursa bahwa masih ada pengurus, regulator dan pengawas sektor pasar modal yang punya integritas.
BACA JUGA: Dirut BEI Mundur, OJK Pastikan Pasar Modal Indonesia Tetap Berjalan Stabil
"Saya kira ini sinyal yang baik untuk menguatkan kepercayaan ke investor," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.
Namun, kata Said, langkah mundur petinggi OJK dan BEI tidak cukup untuk lebih membangun kepercayaan investor terhadap bursa.
Negara, kata Said, perlu menyempurnakan berbagai kebijakan yang kurang selama ini. OJK sebagai regulator pasar harus berbenah.
"Salah satu hal yang perlu diperbaikan mendesak mengenai kebijakan free float," ujarnya.
Dia menuturkan Komisi XI DPR sebenarnya pada 3 Desember 2025 telah melakukan rapat kerja dengan OJK dan jajaran BEI yang menyepakati beberapa kebijakan free float.
"Telah menyepakati beberapa kebijakan perbaikan tentang free float perdagangan saham di bursa," katanya.
Berikut poin yang disebut Said telah disepakati Komisi XI dan OJK dan BEI:
1.Kebijakan free float harus di arahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham, mencegah resiko menipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, dan memperkuat pendalaman pasar modal.
2.Kebijakan free float untuk tujuan pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional harus memeprhatikan: (1) dirancang bertahap, terukur dan deferensiatif, (2) di tujukan untuk penguatan basis investor domestik, (3) di dukung dengan insentif dan pengawasan yang efektif, dan (4) tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.
3.Dalam menyusun kebijakan free float yang baru, harus memuat beberapa hal, antara lain: (1) perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang di tawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham pre IPO, (2) mewajibkan perusahaan yang baru tercatat untuk mempertahankan minimal free float selama satu tahun sejak tanggal pencatatan, (3) usulan free float untuk continous listing obligation dari 7,5% menjadi minimal 10-15% sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, dan dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.
4.Pasar modal memberikan manfaat bagi perekonomian nasional khususnya dalam mendorong penguatan perusahan sekala menengah dan kecil. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
