Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wamenpar Ni Luh mengatakan berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024.
“Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” katanya.
Baca juga: Menpar bahas pengembangan pariwisata RI bersama mitra global di Cebu
Dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1), Wamenpar Ni Luh menjelaskan pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional sebagai pariwisata yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi, baik untuk masa kini maupun generasi mendatang.
Pemerintah memperkuat landasan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebijakan itu diwujudkan melalui instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah menyertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Pemerintah Indonesia, lanjut, Wamenpar Ni Luh, juga terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional.
“Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan,” ujar dia.
Baca juga: Indonesia adopsi ATSP 2026-2030 guna wujudkan pariwisata berkelanjutan
Di sisi lain, Wamenpar menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata.
Menurutnya, isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Wamenpar juga menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali sebagai salah satu lokasi yang memulai proses tersebut pada Maret 2026.
“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tutur dia.
Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang jelas dan mudah diakses, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Baca juga: Kemenpar perkenalkan keunggulan pariwisata RI di ATF TRAVEX 2026
Kementerian juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
Sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory guna menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan, sekaligus mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” kata Wamenpar.
Lebih lanjut, Wamenpar Ni Luh Puspa turut mengapresiasi penyelenggaraan Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.
“Forum ini bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” ujarnya.
Baca juga: Wamenpar: Pariwisata ramah Muslim perkuat ekonomi syariah
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wamenpar Ni Luh mengatakan berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024.
“Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” katanya.
Baca juga: Menpar bahas pengembangan pariwisata RI bersama mitra global di Cebu
Dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1), Wamenpar Ni Luh menjelaskan pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional sebagai pariwisata yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi, baik untuk masa kini maupun generasi mendatang.
Pemerintah memperkuat landasan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebijakan itu diwujudkan melalui instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah menyertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Pemerintah Indonesia, lanjut, Wamenpar Ni Luh, juga terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional.
“Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan,” ujar dia.
Baca juga: Indonesia adopsi ATSP 2026-2030 guna wujudkan pariwisata berkelanjutan
Di sisi lain, Wamenpar menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata.
Menurutnya, isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Wamenpar juga menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali sebagai salah satu lokasi yang memulai proses tersebut pada Maret 2026.
“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tutur dia.
Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang jelas dan mudah diakses, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Baca juga: Kemenpar perkenalkan keunggulan pariwisata RI di ATF TRAVEX 2026
Kementerian juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari, serta memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
Sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory guna menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan, sekaligus mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” kata Wamenpar.
Lebih lanjut, Wamenpar Ni Luh Puspa turut mengapresiasi penyelenggaraan Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.
“Forum ini bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” ujarnya.
Baca juga: Wamenpar: Pariwisata ramah Muslim perkuat ekonomi syariah
