Komisi VI DPR: RDMP Balikpapan Bukan Sekadar Aset Bisnis Pertamina

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan tidak boleh diposisikan semata sebagai aset komersial PT Pertamina, melainkan sebagai infrastruktur strategis negara yang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Menurut Nurdin, kilang minyak di Balikpapan memiliki fungsi krusial bagi kepentingan jangka panjang Indonesia. Karena itu, desain dan pengelolaan operasional RDMP Balikpapan harus memperhitungkan kapasitas cadangan yang memadai, kesiapan menghadapi kondisi darurat, serta mitigasi risiko geopolitik di kawasan.

“RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata,” ujar Nurdin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Baca Juga: Akademisi Bandung: RDMP Jadi Jalan Strategis Indonesia Lepas dari Ketergantungan Impor Energi

Sebagai informasi, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Nurdin dan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek strategis nasional di sektor energi, khususnya pengembangan RDMP Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin juga menekankan pentingnya optimalisasi kapasitas kilang guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian energi nasional, sehingga kebutuhan energi dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi nasional.

Sejalan dengan itu, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi. Dukungan juga akan diberikan baik dari sisi regulasi maupun pengawasan agar proyek RDMP Balikpapan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional, kami dari Komisi VI akan terus mendukung Pertamina agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional secara mandiri,” kata Nurdin.