Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengingatkan pemerintah agar lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang meningkatkan risiko bencana di Indonesia.
“Kami melihat adanya fenomena pemanasan global, negara kita dikepung oleh adanya siklon yang dulu tidak ada,” ujar Ketut Kariyasa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan perubahan iklim membuat Indonesia semakin rentan terhadap bencana. Ketut menekankan negara harus hadir secara nyata dalam penanganan bencana.
Ketut juga mengingatkan soal keterbatasan anggaran yang akan menghambat kemampuan pemerintah membantu masyarakat terdampak.
“Jangan sampai nanti kejadian-kejadian di Sumatera itu, mereka itu banyak hal-hal yang dilakukan, kita tidak bisa menolong hanya karena diselamatkan dengan sendirinya, bukan intervensi dari pemerintah,” kata dia.
Baca juga: Ombudsman sarankan Menko PMK alokasikan dana memadai untuk kebencanaan
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan tahun 2026.
Ketut Kariyasa menilai penurunan anggaran kebencanaan berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam melakukan intervensi saat terjadi bencana, sementara kapasitas dan kuantitas bencana di Indonesia justru terus meningkat.
“Saya nggak kebayang dengan anggaran yang sangat terbatas pada 2026, anggaran kebencanaan dari Rp519 miliar menjadi Rp179 miliar,” kata Ketut Kariyasa.
Kariyasa mengingatkan penanganan bencana saat ini memiliki tantangan yang berat karena masih adanya beban utang anggaran kebencanaan yang belum terselesaikan. Di sisi lain, pagu anggaran kebencanaan pada 2026 juga mengalami penurunan signifikan.
Baca juga: Basarnas usul pembentukan dana kedaruratan SAR nasional
“Kita tahu kapasitas dan kuantitas bencana itu makin meningkat. Dan disampaikan di sini ada sekitar hampir Rp1,4 triliun yang masih mengutang,” ujarnya.
“Kami melihat adanya fenomena pemanasan global, negara kita dikepung oleh adanya siklon yang dulu tidak ada,” ujar Ketut Kariyasa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan perubahan iklim membuat Indonesia semakin rentan terhadap bencana. Ketut menekankan negara harus hadir secara nyata dalam penanganan bencana.
Ketut juga mengingatkan soal keterbatasan anggaran yang akan menghambat kemampuan pemerintah membantu masyarakat terdampak.
“Jangan sampai nanti kejadian-kejadian di Sumatera itu, mereka itu banyak hal-hal yang dilakukan, kita tidak bisa menolong hanya karena diselamatkan dengan sendirinya, bukan intervensi dari pemerintah,” kata dia.
Baca juga: Ombudsman sarankan Menko PMK alokasikan dana memadai untuk kebencanaan
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan tahun 2026.
Ketut Kariyasa menilai penurunan anggaran kebencanaan berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam melakukan intervensi saat terjadi bencana, sementara kapasitas dan kuantitas bencana di Indonesia justru terus meningkat.
“Saya nggak kebayang dengan anggaran yang sangat terbatas pada 2026, anggaran kebencanaan dari Rp519 miliar menjadi Rp179 miliar,” kata Ketut Kariyasa.
Kariyasa mengingatkan penanganan bencana saat ini memiliki tantangan yang berat karena masih adanya beban utang anggaran kebencanaan yang belum terselesaikan. Di sisi lain, pagu anggaran kebencanaan pada 2026 juga mengalami penurunan signifikan.
Baca juga: Basarnas usul pembentukan dana kedaruratan SAR nasional
“Kita tahu kapasitas dan kuantitas bencana itu makin meningkat. Dan disampaikan di sini ada sekitar hampir Rp1,4 triliun yang masih mengutang,” ujarnya.
