GenPI.co - Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) tidak mengakui pemilihan umum (pemilu) di Myanmar.
Pemilu tersebut merupakan yang pertama sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 2021.
Penolakan ASEAN terhadap pemilu di Myanmar menjadi hambatan bagi junta yang berusaha diakui komunitas internasional.
Sejak kudeta terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021, ASEAN memang menolak mengakui pemerintahan yang dikuasai militer tersebut.
Kudeta itu telah menyeret Myanmar ke dalam konflik bersenjata berkepanjangan dan mematikan.
"ASEAN belum mendukung tiga fase pemilu yang telah dilaksanakan," ujar Lazaro, dilansir AP News, Jumat (30/1).
Namun, Lazaro tidak menjelaskan apakah sikap blok regional itu bisa berubah di masa mendatang.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan politik di Myanmar membutuhkan dialog yang inklusif dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Prasyarat ini penting agar pemerintahan yang memiliki legitimasi dan dukungan rakyat bisa terbentuk," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/USDP) yang didukung militer Myanmar mengeklaim kemenangan pemilu.
Hasil itu disebut telah bisa diprediksi, mengingat partai-partai oposisi utama dikecualikan dari pemungutan suara dan perbedaan pendapat dibatasi secara ketat.
Bahkan, seperempat kursi parlemen dialokasikan untuk militer yang menjamin kendali angkatan bersenjata beserta partai pendukungnya.
Pemilu tersebut dinilai sebagai upaya melegitimasi kekuasaan militer pasca-kudeta. (*)
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
