Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebutkan perombakan susunan Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI P, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Saat ditanya mengenai sudah adanya komunikasi maupun tindak lanjut mengenai perombakan tersebut antara Presiden dengan PD IP, Hasto pun tak menjawab.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan dari susunan Kabinet Merah Putih.
Hal itu disampaikan Prasetyo, menjelang agenda pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1), untuk merespons berbagai pertanyaan terkait dinamika kabinet, termasuk isu pengisian sejumlah jabatan kabinet.
"Enggak ada," katanya menjawab pertanyaan awak media Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar beredarnya informasi terkait perombakan kabinet.
Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam arti perombakan kabinet. Perubahan yang terjadi sejauh ini hanya berkaitan dengan beralihnya penugasan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang saat ini tengah menjalani proses untuk menjabat sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Terkait kekosongan jabatan di posisi itu, Prasetyo menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan untuk mengisi posisi tersebut.
Menurutnya, pemerintah masih menunggu rampungnya seluruh proses pengangkatan Deputi Gubernur BI yang tengah berjalan.
Ia juga menepis adanya pembahasan mengenai kandidat calon Wamenkeu, termasuk soal jumlah wakil menteri yang akan mengisi pos tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana reshuffle di pos-pos kementerian lain. Ia juga menegaskan bahwa isu perombakan kabinet belum dibahas di internal Istana.
"Belum ada. Belum dibicarakan,” katanya menegaskan.
"Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI P, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Saat ditanya mengenai sudah adanya komunikasi maupun tindak lanjut mengenai perombakan tersebut antara Presiden dengan PD IP, Hasto pun tak menjawab.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan dari susunan Kabinet Merah Putih.
Hal itu disampaikan Prasetyo, menjelang agenda pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1), untuk merespons berbagai pertanyaan terkait dinamika kabinet, termasuk isu pengisian sejumlah jabatan kabinet.
"Enggak ada," katanya menjawab pertanyaan awak media Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar beredarnya informasi terkait perombakan kabinet.
Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam arti perombakan kabinet. Perubahan yang terjadi sejauh ini hanya berkaitan dengan beralihnya penugasan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang saat ini tengah menjalani proses untuk menjabat sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Terkait kekosongan jabatan di posisi itu, Prasetyo menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan untuk mengisi posisi tersebut.
Menurutnya, pemerintah masih menunggu rampungnya seluruh proses pengangkatan Deputi Gubernur BI yang tengah berjalan.
Ia juga menepis adanya pembahasan mengenai kandidat calon Wamenkeu, termasuk soal jumlah wakil menteri yang akan mengisi pos tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana reshuffle di pos-pos kementerian lain. Ia juga menegaskan bahwa isu perombakan kabinet belum dibahas di internal Istana.
"Belum ada. Belum dibicarakan,” katanya menegaskan.
