Havana: Pemerintah Kuba menegaskan tidak akan melepaskan kedaulatannya meskipun menghadapi langkah-langkah terbaru Amerika Serikat yang dinilai bertujuan menekan perekonomian negara tersebut.
Dilansir dari Antara, Sabtu, 31 Januari 2026, Duta Besar Kuba untuk Ekuador Basilio Gutierrez mengatakan bahwa rakyat Kuba tengah menghadapi masa-masa sulit, namun tidak akan mengorbankan kedaulatan nasional maupun sistem pemerintahan yang dipilih secara bebas oleh rakyatnya.
“Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan meninggalkan kedaulatan kami dan sistem pemerintahan yang kami pilih bertahun-tahun lalu,” ujar Gutierrez, seraya mengecam keras tekanan yang terus diberikan kepada negaranya.
Sebelumnya pada Kamis lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Washington mengenakan tarif impor terhadap barang dari negara-negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.
Pemerintah AS juga menetapkan keadaan darurat nasional dengan alasan adanya dugaan ancaman keamanan yang berasal dari Havana.
Langkah tersebut menuai kecaman dari pemerintah Kuba. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez Parrilla menilai kebijakan Washington bertujuan memaksakan kondisi hidup yang ekstrem bagi rakyat Kuba dengan mendorong blokade de facto terhadap pasokan bahan bakar.
Saat ini, Kuba tengah menghadapi krisis serius yang ditandai dengan pemadaman listrik berkepanjangan hingga lebih dari 12 jam, serta kelangkaan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Otoritas Kuba menyalahkan kondisi tersebut pada sanksi ekonomi Amerika Serikat yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade. Kebijakan itu terus menuai kecaman luas dari komunitas internasional, namun hingga kini masih tetap diberlakukan.
Baca juga: Venezuela Tolak Sanksi AS Terkait Kerja Sama Dagang dengan Kuba



