Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) memandang kebijakan peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float hingga 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing perusahaan tercatat di bursa.
Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai langkah tersebut strategis untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai berpotensi meningkatkan likuiditas, keterbukaan, serta daya tarik pasar bagi investor institusi, baik domestik maupun global.
Namun dari sudut pandang emiten, penerapan ketentuan free float minimum 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional.
“Harapannya ada ruang transisi dan fleksibilitas sehingga tujuan penguatan pasar dapat tercapai tanpa justru menimbulkan tekanan bagi emiten,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
AEI mencatat tingkat kesiapan emiten terhadap ketentuan free float baru relatif bervariasi. Emiten berkapitalisasi besar, kata dia, umumnya dinilai lebih siap dan sebagian besar telah memenuhi ambang batas tersebut. Meskipun, lanjutnya, masih terdapat beberapa emiten besar yang porsinya masih di bawah 1
Sementara itu, emiten menengah dan kecil membutuhkan waktu serta strategi yang lebih matang untuk melakukan penyesuaian. Meski demikian, secara umum AEI menilai emiten terbuka pada arah kebijakan ini, selama tersedia roadmap yang jelas, masa transisi yang memadai, serta kepastian regulasi.
Baca Juga
- BEI Suspensi 38 Emiten Imbas Tak Penuhi Aturan Free Float
- Saham Big Caps Berisiko Tertekan Free Float 15%, Ini Alasannya
- Aturan Free Float 15%, OJK: Peluang BPJS hingga Asabri Serok Saham
AEI juga menyoroti tantangan dari sisi keseimbangan pasar. Peningkatan pasokan saham ke publik dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan permintaan dari investor. Pasalnya, tambahan suplai tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan permintaan yang seimbang.
"Perlu diantisipasi potensi tekanan terhadap indeks dalam jangka pendek apabila implementasinya dilakukan terlalu cepat,” kata Gilman.
AEI mendorong agar kebijakan peningkatan free float ke angka 15% diterapkan melalui pendekatan kolaboratif antara regulator, bursa, dan emiten. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan kondisi pasar serta kesiapan masing-masing pihak.
Saat ini, AEI bersama sejumlah asosiasi pelaku pasar lainnya juga tengah membuka ruang komunikasi dengan regulator untuk mendiskusikan rencana kebijakan tersebut.
“Asosiasi membuka komunikasi dengan regulator untuk diskusi dan kolaborasi. Karena kami juga kan belum tahu nanti final aturannya,” imbuhnya.
Presiden Direktur & CEO Indonesia PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) Anthony P. Susilo menilai rencana penerapan ketentuan free float minimum 15% sebagai langkah yang pada dasarnya positif bagi pasar modal
Meski demikian, Dia mengatakan masih menunggu kejelasan teknis dan jadwal implementasi dari regulator. Terkait rencana regulator menaikkan ambang batas free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%, emiten properti tersebut memilih bersikap wait and see, khususnya menunggu kejelasan soal urgensi dan masa transisi kebijakan.
“Dulu 7,5% saja diberikan waktu pemenuhan yang cukup panjang. Sekarang 15% ini seberapa cepat implementasinya, itu yang masih kami tunggu,” ujarnya.
Meski begitu, perseroan menegaskan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan regulator.
“Sebagai emiten, ya kita ikut saja peraturannya seperti apa. Nanti eksekusinya tentu akan dibicarakan dengan para pemegang saham,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, perseroan juga membuka peluang aksi korporasi untuk mendukung peningkatan porsi saham publik, termasuk melalui rencana rights issue meski masih bergantung pada kondisi pasar dan valuasi.
Perseroan menilai kebijakan peningkatan free float dapat memberikan dampak positif bagi likuiditas dan daya tarik pasar, selama diterapkan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kesiapan emiten serta kondisi pasar secara keseluruhan.
