Friderica Widyasari Dewi Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan komitmennya mempercepat transformasi dan reformasi pasar modal Indonesia.
Menurutnya, percepatan perbaikan pasar modal merupakan perintah khusus Prabowo Subianto Presiden, merespons dinamika dan gejolak di lantai bursa beberapa hari belakangan.
Dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026) malam, di Wisma Danantara, Jakarta, dia bilang OJK bersinergi dengan Pemerintah serta seluruh stakeholder untuk mempercepat agenda reformasi pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik.
“Kami juga mempunyai komitmen untuk terus melakukan program reformasi pasar modal Indonesia,” ujarnya.
Reformasi pasar, kata perempuan yang akrab disapa Kiki, mencakup sejumlah aspek. Antara lain, perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi, pelindungan investor khususnya investor ritel, serta penegakan hukum.
Kemudian, OJK juga akan mendorong peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar dengan peningkatan free float menjadi 15 persen, optimalisasi peran liquidity provider, serta penguatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan juga dana pensiun milik Pemerintah.
“Penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi perhatian utama OJK. Termasuk dengan segera memulai penyelidikan terhadap praktik manipulasi pasar atau ‘goreng saham’ yang dilakukan secara masif. Regulator juga akan memperkuat pengawasan market conduct, termasuk terhadap aktivitas financial influencer,” katanya.
Lebih lanjut, Kiki menyebut aktivitas bank umum di pasar modal juga akan diperluas melalui revisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Berikutnya, OJK mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), affiliated party disclosure, serta penguatan proses due diligence, dan know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan sejumlah poin penting dalam reformasi pasar modal.
Yaitu, demutualisasi bursa, peningkatan porsi saham yang beredar di publik (free float), penguatan transparansi kepemilikan, serta perbaikan tata kelola pasar.
Menurut Menko Perekonomian, hal-hal itu penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas.(rid)
