REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dilaporkan melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dianggap kritis, di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai hal, salah satunya wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui secara tidak langsung.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang juga ikut hadir dalam pertemuan itu, mengaku sempat membahas wacana yang belakangan ramai menjadi perhatian publik tersebut. Menurut dia, pembahasan mengenai pilkada tidak langsung itu bukan semata-mata didasarkan kepada urusan biaya yang tinggi, melainkan juga esensi dari pilkada itu sendiri.
"Saya yang mengucapkan memang tentang pilkada itu, tentang langsung (atau) tidak langsung, bukan semata-mata masalah costly atau yang memarakkan politik uang. Tidak an sich seperti itu," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (31/1/2026).
Ia mengungkapkan, pelaksanaan pilkada secara tidak langsung sangat mungkin untuk dilakukan. Namun, pelaksanaan tidak mesti melalui DPRD seperti yang pernah dilakukan di Indonesia pada masa Orde Baru.
.rec-desc {padding: 7px !important;}"Tentu tidak seperti DPRD zaman baheula, tidak, tapi bagaimana agar diadendum peraturan itu, sehingga masyarakat sipil itu masih dikedepankan," ujar Siti.
Menurut dia, pemerintah mesti menjelaskan tolok ukur apabila hendak mengubah sistem pilkada. Artinya, masyarakat mesti diberikan pemahaman agar hak politik mereka tidak tercabut apabila mekanisme pilkada diubah menjadi tidak langsung.
Ia pun memberikan sejumlah opsi kepada Prabowo terkait hal yang mesti dilakukan. Apabila pilkada tetap akan dilakukan secara langsung, menurut dia, pemerintah harus memastikan partai politik untuk tetap sejalan dengan keputusan itu.
"Opsi yang saya berikan opsi, kalau Pilkada Langsung, partai politiknya harus firm sebagai pesertanya. Lalu stakeholders harus memiliki kesamaan perspektif agar pemerintahan yang efektif, ada keberpihakan pemda untuk mengeksekusi program rakyat, bukan sebaliknya, OTT (operasi tangkap tangan)," kata dia.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 457 kasus OTT yang terjadi di Indonesia selama pilkada langsung digelar. Kasus korupsi yang masih marak menjerat kepala daerah merupakan bukti bahwa sistem pilkada langsung belum sepenuhnya efektif, lantaran hanya merusak tatanan masyarakat dan birokrasi.
Padahal, pilkada yang digelar sejak 2001 bertujuan untuk desentralisasi kekuasaan. Mimpi dari adanya desentralisasi itu tidak lain adalah kemunculan klaster ekonomi baru, yang ujungnya membuat rakyat makin sejahtera.
Menurut Siti, Presiden Prabowo juga menginginkan pembangunan nasional itu memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah. Mengingat, selama ini pembangunan di daerah kerap berseberangan dengan agenda nasional.
"Bayangan Pak Presiden, mestinya menjadi satu kesatuan yang kontinum antara pembangunan nasional dan daerah. Makanya kenapa kabinet kemarin di-Magelang-kan (retret Magelang), untuk menyamakan perspektif tadi itu," kata dia.
