jpnn.com, JAKARTA - Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menggelar rapat teknis bersama Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di Kantor Bupati, Sabtu (30/1).
Rapat digelar seusai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tamiang.
BACA JUGA: Safrizal Dampingi Kepala BNPB Turun ke Aceh Utara dan Timur
Dalam gelaran rapat tersebut dibahas beberapa hal terkait upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang, di antaranya terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan huntara.
"Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, menjelang Ramadan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian," ujar Suharyanto.
BACA JUGA: Infrastruktur di Aceh Ditargetkan Beres Sebelum Ramadan
Sementara itu Kaposwil Aceh Satgas PRR Safrizal ZA menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil.
Upaya ini selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi ditinggali, juga secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.
BACA JUGA: Menteri Sebut Bakal Bangun Dam Menggunakan Area Taman Nasional di Aceh-Sumut
"Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah" imbuh Safrizal.
Dalam forum juga terungkap bahwa masih terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu yang masih belum masuk dalam data memperoleh huntara.
Sebagaimana dilaporkan Camat Tamiang Kuala M. Ilham bahwa terdapat 111 KK di Desa Rongoh yang masih belum masuk daftar huntara, di mana sebanyak 53 KK masih tinggal ditenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.
"Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind" sambung Safrizal.
Melalui kerja cepat dan kerja tepat diharapkan progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci ramadhan tiba, semua pengungsi sudah masuk huntara. Disisi lain pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang,
"Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pascabanjir ini perlu dipikirkan, misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat," kata Safrizal. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terungkap yang Melaporkan Sudewo kepada KPK
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
