JAKARTA, DISWAY.ID – Kekhawatiran semakin menguat di kalangan petani tembakau Jawa Timur terhadap berbagai bentuk intervensi asing yang dinilai semakin terasa dalam pengelolaan ekosistem pertembakauan nasional.
Untuk itu, petani tembakau memprotes regulasi tentang pengendalian tembakau dalam konteks agenda Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026.
BACA JUGA:Klarifikasi Ibu Merokok Bawa Anak Saat Boncengan Naik Motor Malahan Dirujak Netizen: Tolong Filternya Kurangin!
BACA JUGA:Polisi Bongkar Peredaran Tembakau Gorila, 3 Pelaku Diamankan
Kekhawatiran ini mengemuka terutama dalam konteks agenda Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026, yang secara tegas mengarahkan perhatian pada regulasi terkait pertembakauan. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, secara terbuka mendorong para kepala daerah untuk mengambil langkah pengendalian terhadap industri tembakau.
Menyikapi ajakan tersebut, petani tembakau asal Jember, M Soleh, dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dinilai menekan secara sepihak tembakau yang merupakan komoditas utama sumber penghidupan masyarakat setempat. Menurutnya, pemerintah semestinya tidak mengambil kebijakan yang dapat merugikan petani dan mematikan sektor ekonomi yang telah menjadi tumpuan hidup banyak keluarga di wilayah pertembakauan.
"Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang hidup dan bergantung pada tembakau. Bahan bangsa dan negara ini pun menikmati penerimaan dari cukai rokok. Kami menolak campur tangan asing yang mau bikin aturan semena-mena melarang tembakau," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jember ini, Sabtu, 31 Januari 2026.
Soleh pun menyatakan kekecewaannya pada Kemendagri yang cenderung tidak berpihak pada kelompok masyarakat kecil, seperti petani tembakau.
"Kami tidak terima mata pencaharian kami diacak-acak. Jangan sampai ada pejabat negara yang mau mendzolimi tembakau tapi negara sendiri menikmati hasil tembakau. Tolong dipikirkan nasib dan penghidupan rakyat kecil,"tegas Soleh.
Senada, petani cengkeh dari Jawa Timur, Buang Kurniawan turut menolak keberadaan intervensi asing yang berkaitan dengan seluruh ekosistem pertembakauan. Ia menegaskan bahwa cengkeh dan tembakau merupakan dua komoditas utama yang tak terpisahkan dalam industri kretek, produk khas kebanggaan Nusantara. Penolakan ini ditekankan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai ekonomi dan budaya yang telah lama melekat pada masyarakat di daerah penghasil.
BACA JUGA:Soal TPG dan TPD, Sekjen Tegaskan Kemenag Serius Benahi Tata Kelola Guru dan Dosen
"Mengapa begitu mudahnya terpengaruh dengan kekuatan asing untuk mengintervensi kemerdekaan bangsa ini, sampai mau mencampuri urusan ekonomi dan otonomi. Kami mengingatkan kepada para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan efek negatif atas segala regulasi yang akan dan sudah dibuat. Jangan sampai rakyat kecil, seperti petani yang jadi korban," kata Buang.
Buang pun mengingatkan bahwa ekosistem pertembakauan menjadi tumpuan bagi 6 juta tenaga kerja, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan adanya intervensi asing untuk menekan ekosistem pertembakauan maka akan berdampak langsung pada serapan tenaga kerja, serapan komoditas, dan penerimaan negara. Ia menegaskan, keberlangsungan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini sangat rentan terganggu apabila regulasi yang dihasilkan tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil.
Setiap kebijakan yang cenderung membatasi pertembakauan, menurut Buang, bukan hanya mengancam petani, tetapi juga pekerja, pedagang, serta berbagai lapisan masyarakat yang hidup dari rantai nilai tembakau.
Oleh karena itu, ia meminta agar para pembuat kebijakan benar-benar mempertimbangkan dampak luas yang bisa terjadi, agar ekosistem pertembakauan tetap mampu menjadi penyangga ekonomi nasional dan menjaga keberlanjutan penghidupan jutaan keluarga di Indonesia.
- 1
- 2
- »
