Warga Kritik Pramono yang Tak Bisa Tutup RDF, Sebut Itu Hanya Alasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Warga yang terdampak bau pabrik pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, menilai pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung soal tak bisa menutup pabrik hanyalah alasan belaka.

Pramono sebelumnya mengaku RDF Rorotan tidak bisa ditutup sembarangan karena dibangun bukan pada eranya dan memerlukan biaya besar. Ia menekankan, menutup pabrik yang sudah siap beroperasi akan menimbulkan masalah baru.

Namun, warga yang tinggal dekat lokasi pabrik tetap mengeluhkan bau sampah yang menyebar hingga ke rumah mereka.

Baca juga: Warga Komorbid Hidup Terisolasi karena Bau RDF Rorotan, Nangis Minta Pabrik Ditutup

“Kami tidak setuju dengan statment Pak Gubernur, itu hanyalah alasan saja,” ujar Tomy, Kepala Dusun IV Kota Harapan Indah, Bekasi, Minggu (1/2/2026). Menurut Tomy, Pramono seharusnya mengevaluasi dampak jangka panjang RDF, bukan hanya memikirkan biaya atau proses operasional.

Warga dari kawasan Harapan Indah, Karang Tengah, dan Jakarta Garden City (JGC) meminta pabrik dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat.

“Kami tetap minta dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan strategis, baik dari segi akses maupun lokasi RDF-nya,” kata Tomy.

Salah satu warga JGC, Nadine (36), yang memiliki penyakit komorbid, menyatakan kekhawatirannya terkait kesehatan.

Ia menilai Pramono seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi izin operasional pabrik yang dekat permukiman.

Baca juga: Tangis Warga ke Pramono, Merasa Tersiksa Bau Busuk dari RDF Rorotan

“Seharusnya pemerintah melihat persoalan ini dari segi hukum dan lingkungan. Perizinan, AMDAL, izin lingkungan, hingga sistem pengelolaan polusi harus diperiksa,” tutur Nadine.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menambahkan, hasil buangan RDF sangat tidak layak dan seharusnya dipantau melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPPKU) yang dipasang Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.

Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan mereka demi kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang