Atasi Banjir Bekasi, Dedi Mulyadi KDM Bakal Pulihkan Resapan Air

bisnis.com
6 jam lalu
Cover Berita

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disebut KDM akan mengambil tiga langkah tegas guna mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi. 

Pihaknya akan melakukan evaluasi tata ruang menyusul adanya kesalahan alih fungsi lahan, khususnya di kawasan pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

Langkah pertama, Pemprov Jawa Barat akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan terlarang, termasuk area pesawahan dan rawa.

"Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan," kata Dedi dikutip Minggu (1/2/2026).

Langkah kedua adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat daerah agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya.

"Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi," ujarnya.

Baca Juga

  • 46 RT dan 13 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Kamis Malam (29/1)
  • Dinas Kehutanan Ungkap Penyebab Banjir Bandang Sumbar
  • Akademisi Soroti Minimnya Strategi Penanganan Banjir di Jateng

Selain pembenahan tata ruang, ia menilai pembangunan danau menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi. 

Oleh karena itu, Pemprov Jabar tengah mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai solusi jangka panjang.

"Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan danau Cibeett. Ini juga solusi dan baru selesai 2028," tuturnya.

Sambil menunggu proyek tersebut rampung, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pendukung untuk menekan risiko banjir dalam jangka pendek. 

Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur pengendali air di wilayah rawan.

"Berikutnya adalah, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol," katanya.

KDM kembali menegaskan agar kawasan hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai tidak lagi dialihfungsikan menjadi permukiman.

Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, menurutnya pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.

"Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," pungkas KDM.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
KSAL: KRI Sultan Iskandar Muda Jadi Satu-satunya Kapal Berhelikopter di Misi UNIFIL
• 4 jam lalukompas.com
thumb
BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun Sepanjang 2025, Lebih dari 60 Persen Mengalir ke Sektor Produksi 
• 22 jam laluidxchannel.com
thumb
Ketua Komisi XI DPR RI Nilai Pergantian Pimpinan OJK Tak Ganggu Stabilitas Sektor Jasa Keuangan
• 6 jam lalukompas.tv
thumb
"Debt Collector" Hidup di Luar Pengadilan, dari Jalanan hingga Restoran
• 3 jam lalukompas.id
thumb
3 Rekomendasi Sepatu Tempur Musim Hujan versi teman kumparan
• 6 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.