World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos menandai pergeseran penting dalam lanskap diskusi global. Tahun ini, WEF secara eksplisit menempatkan isu air dan laut sebagai prioritas strategis melalui tema 'Year of Water' yang populer disebut sebagai Blue Davos.
Pesannya jelas, yakni dunia mulai menyadari bahwa krisis laut bukan sekadar isu lingkungan, melainkan risiko sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, perdagangan global, dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
Selama bertahun-tahun, laut kerap hadir sebagai catatan kaki dalam agenda global, di mana terkesan penting secara normatif tetapi tertinggal dalam pembiayaan dan implementasi. SDG 14 tentang kehidupan bawah laut bahkan tercatat sebagai tujuan pembangunan yang paling minim pendanaan.
Diskusi di Davos 2026 mengonfirmasi kenyataan pahit itu, di mana dunia tidak kekurangan komitmen, tetapi kekurangan mekanisme untuk mengubah janji menjadi aksi dan investasi nyata.
Pemanasan laut, penurunan stok ikan, polusi plastik, dan degradasi ekosistem pesisir kini dipahami bukan lagi sebagai masalah sektoral, melainkan ancaman lintas batas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi global.
Dalam konteks inilah Indonesia tampil dengan posisi yang berbeda. Bukan sekadar sebagai negara berkembang yang terdampak, tetapi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kepentingan langsung dan kapasitas strategis untuk memimpin agenda ekonomi biru.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Davos menempatkan isu stabilitas, kredibilitas, dan kepastian kebijakan sebagai fondasi utama pembangunan.
Pesan ini penting karena ekonomi biru, sebagaimana investasi jangka panjang lainnya, tidak mungkin tumbuh tanpa kepercayaan, tata kelola yang kuat, dan kepastian hukum. Pendekatan Presiden Prabowo terhadap pembangunan memberi konteks makro bagi agenda laut Indonesia.
Stabilitas politik, disiplin fiskal, reformasi kelembagaan, serta keberanian menegakkan hukum terhadap praktik ekonomi eksploitatif menjadi prasyarat bagi transformasi struktural termasuk di sektor kelautan.
Dalam kerangka ini, laut tidak diposisikan sebagai ruang eksploitasi jangka pendek, tetapi sebagai aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan jangka panjang dan pemerataan kesejahteraan. Di tingkat sektoral, arah tersebut diterjemahkan secara lebih konkret oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam berbagai sesi di WEF 2026, mulai dari Velocity of the Blue Economy hingga forum Scaling Blue Finance for the Ocean Economy, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa ekonomi biru bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan agenda pembangunan dan investasi.
Pemerintah mendorong perluasan kawasan konservasi laut, penerapan perikanan terukur berbasis kuota, pengembangan akuakultur berkelanjutan, penguatan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelibatan aktif nelayan dan masyarakat pesisir sebagai bagian dari solusi.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting, yakni dari kebijakan yang fragmentaris menuju kerangka ekonomi biru yang lebih terintegrasi. Perlindungan ekosistem tidak lagi dipertentangkan dengan produktivitas ekonomi, melainkan diposisikan sebagai prasyarat bagi penciptaan nilai jangka panjang.
Dikenal memiliki cadangan mangrove dan lamun yang besar, Indonesia juga membawa dimensi blue carbon ke dalam percakapan global guna menunjukkan bahwa konservasi laut dapat berkontribusi langsung pada agenda iklim dan stabilitas ekonomi global.
Namun, Indonesia juga menyadari satu hal krusial yaitu tantangan laut tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Ekosistem laut bersifat lintas batas, begitu pula risiko dan peluang ekonominya.
Karena itu, pesan Indonesia di Davos tidak berhenti pada daftar program nasional, tetapi mengarah pada kebutuhan kolaborasi sistemik, antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi internasional, filantropi, inovator, dan masyarakat sipil.
Di sinilah isu blue finance menjadi titik tekan utama. Tanpa pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berorientasi dampak, ekonomi biru akan tetap menjadi jargon yang sulit diwujudkan.
Momentum tersebut kemudian dipertegas melalui langkah konkret dimana telah dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan World Economic Forum pada 22 Januari 2026 di Davos.
LoI ini bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan penegasan kesepahaman strategis untuk mendukung penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) 2026. Fokusnya jelas, yakni memposisikan laut sebagai prioritas strategis ekonomi, lingkungan, dan geopolitik, membangun dialog tingkat sistem, serta mengkatalisasi aksi, kemitraan, dan jalur investasi yang dapat berlanjut melampaui satu pertemuan.
Ocean Impact Summit 2026 akan diselenggarakan pada 8-9 Juni 2026 di Bali, bertepatan dengan World Ocean Day dan Coral Triangle Day.
OIS dirancang sebagai ruang transisi dari percakapan ke implementasi, dari komitmen global menuju proyek yang bankable dan berdampak. Dengan mempertemukan kepala negara, pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan, OIS bertujuan menjembatani kesenjangan klasik antara agenda lingkungan dan logika investasi.
Bali, dalam hal ini, bukan sekadar tuan rumah, tetapi simbol arah baru diplomasi ekonomi Indonesia.
Dari Davos ke Bali, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan global tidak hanya diukur dari seberapa sering berbicara di forum internasional, tetapi dari kemampuan mengorkestrasi aksi kolektif yang menghasilkan dampak nyata.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, agenda ekonomi biru menawarkan narasi alternatif dimana kerja sama lintas negara masih mungkin selama didasarkan pada kepentingan bersama dan manfaat jangka panjang.
Indonesia dengan karakter sebagai negara maritim dan demokrasi besar di Global South berada pada posisi unik untuk menjembatani kepentingan tersebut.
OIS 2026 di Bali diharapkan bisa membuat dunia bergerak dari ambisi menuju implementasi dan laut benar-benar akan ditempatkan sebagai poros baru pembangunan global. Indonesia melalui OIS 2026 di Bali siap memimpin transisi itu sehingga agenda investasi dan pembangunan berkelanjutan bagi laut menjadi nyata.
Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik
(anl/ega)
