Prabowo Bertemu Tokoh "Oposisi", Keterbukaan pada Kritik Diharap Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh yang vokal disambut baik. Presiden diharap berani mendengarkan masukan-masukan kritis sehingga bisa mengambil keputusan terbaik.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS menilai sangat baik bila Presiden mau mendengarkan pendapat dan kritik para ahli dari luar Istana. Dengan demikian, Presiden bisa mendapatkan perspektif lain dari kebijakan yang diambil.

“Kalau di internal koalisi pemerintahan, para menteri dan pimpinan partai hampir tidak ada yang berani men-challenge setiap kebijakan Presiden. Padahal, kebijakan publik yang baik harus diuji, ada diskursus kebijakan yang kuat diperdebatkan. Ini risiko koalisi gemuk, partai-partai memilih bermain aman, karena berisiko pada posisinya di pemerintahan,” tutur Arya kepada Kompas, Minggu (1/2/2026).

Presiden sebagai pemimpin lembaga eksekutif, menurut Arya, perlu terbuka terhadap kritik dan pandangan yang menguji setiap kebijakan yang diputuskan. Pertemuan dengan para tokoh yang kritis semestinya dibuka secara dua arah.

“Tapi hal terpenting, pemerintah jangan menutup mata kalau ada kritik terhadap program-program besar seperti efektivitas dan efek dari MBG (makan bergizi gratis), Koperasi Merah Putih, Danantara, dan lain-lain. Dan, yang lebih penting, harusnya setiap kebijakan harus benar-benar ada uji publiknya dulu, ada pilot test-nya,” tutur Arya.

Tadi malam, Bapak Presiden dan beberapa tokoh nasional yang - tanda kutip - mengatakan oposisi (bertemu).

Arya mengingatkan, kebijakan besar yang ditempuh tanpa uji publik meningkatkan risiko. Hal ini karena kebijakan besar berarti juga biaya besar. Kegagalan pada kebijakan besar akan berimbas pada besarnya biaya yang dikeluarkan tanpa hasil.

Pertemuan Presiden Prabowo dan para tokoh kritis ini awalnya diungkapkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

“Tadi malam, Bapak Presiden dan beberapa tokoh nasional yang - tanda kutip - mengatakan oposisi (bertemu),” kata Sjafrie seperti diberitakan Kantor Berita Antara.

Pertemuan tersebut, menurut Sjafrie, membahas bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh semua pihak. Namun, banyak pihak yang kerap membuat kondisi merugikan negara dari segi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan. Pihak-pihak tersebut, antara lain, swasta yang tak mau mengikuti regulasi usaha demi kepentingan pribadi hingga dugaan anggaran negara yang bocor.

Sjafrie tidak menutup mata ada kemungkinan oknum pemerintah yang mungkin jadi penyebab terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu Presiden dalam pertemuannya dengan para tokoh tersebut ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama membenahi negara.

"Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan bahwa kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan tutup-tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita itu kesulitan," ujar Sjafrie.

Seusai acara, saat ditanya mengenai siapa saja tokoh yang hadir, Sjafrie mengaku tak mengetahui nama-nama tokoh tersebut. “Saya tidak tahu namanya, lupa, ya. (Hal) Yang pasti tokoh-tokoh nasional itu sudah menyatakan tidak ada oposisi. Ini masalah komunikasi dan komunikasi itu sudah terjalin," katanya.

Namun, Sjafrie juga menambahkan bahwa para tokoh tersebut menyatakan sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali.

Seusai rapat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan itu sebagai dialog terbuka Presiden dan para tokoh. Dia enggan menyebut para tokoh itu sebagai tokoh oposisi. “Nggak ada yang oposisi,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, Presiden menjelaskan program-program yang sudah dijalankan selama satu tahun lebih ini. Presiden juga menegaskan semua berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Presiden juga terbuka menerima masukan.

Dari beberapa nama yang diundang, menurut Prasetyo, Presiden berdiskusi mengenai kepemiluan dengan Prof Siti Zuhro dan terkait penegakan hukum dengan Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Dari beberapa sumber, disebutkan hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Abraham Samad dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Adapun Presiden selain didampingi Sjafrie juga disertai Prasetyo Hadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Dalam pertemuan, menurut Siti Zuhro, Presiden menjelaskan tujuannya dalam membangun negara. Presiden meminta semua ikut membangun Indonesia bersama-sama dan bukan sekadar mengejek dan mengkritik.

Salah satu yang dibahas adalah kekayaan alam Indonesia yang sesuai pasal 33 UUD 1945 semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kenyataannya, jumlah masyarakat miskin tetap tinggi dan demikian pula korupsi. “Pak Prabowo, kan, eksplisit sejak awal mau memberantas korupsi, (tapi) oligarkinya ngamuk,” ujar Zuhro.

Presiden menegaskan akan melawan para oligarki yang merasa terganggu itu. “Ya, sudah, saya lawan. Saya nggak takut mati,” kata Zuhro menirukan kalimat Prabowo.

Selain itu, Zuhro memberikan masukan terkait desentralisasi dan pilkada. Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional ini menjelaskan pemilu kepala daerah harusnya berkorelasi efektif dengan pemerintahan.

Namun, kenyataannya, kepala daerah yang ditangkap - bahkan tertangkap tangan - terus bertambah. Birokrasi diintrusi oleh kepentingan politik sehingga lepas dari tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karenanya, menurut Zuhro, pilkada langsung tak hanya berimbas pada biaya tinggi, tetapi juga pada bobroknya pemerintahan daerah.

Zuhro pun membantah bahwa pilkada yang diserahkan pada DPRD akan berarti mengurangi partisipasi warga. Justru, katanya, perlu ada pembenahan. Hal tersebut, misalnya, dengan mendorong konvensi yang dilakukan di tataran politik lokal serta seleksi para calon kepala daerah oleh tim seleksi independen yang terdiri atas akademisi, tokoh organisasi masyarakat, dan tokoh lain yang berintegritas tinggi.

Nama-nama kandidat yang dijaring baru diserahkan kepada DPRD untuk dipilih. KPU pun harus berperan. “Hal terpenting, rambu-rambu (pilkada) harus disiapkan supaya terukur. Adapun untuk daerah-daerah yang fiskal, ekonomi, pendidikannya memadai, monggo tetap melakukan pilkada langsung,” tambah Zuhro.

Zuhro pun menolak bila disebut sebagai tokoh-tokoh oposisi yang bertemu Presiden Prabowo. “Masak kritis (disebut) oposisi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo pernah menggelar pertemuan dengan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di lapangan tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026). Namun, besarnya forum ini diduga menyulitkan dialog terjadi.

Arya menilai, pertemuan dengan rektor dan guru besar lebih sebagai upaya untuk memamerkan hal yang sudah dilakukan pemerintah dalam setahun terakhir.

Adapun Peneliti Senior Lab 45 Haryadi pesimistis dengan niat Presiden Prabowo untuk berdialog dan terbuka pada masukan. “Kalau Presiden manggil, kayanya Presiden ingin bicara dan didengar (bukan dialog),” ujarnya.