Keamanan Piala Dunia AS Picu Kekhawatiran Global

Penulis: Fityan

TVRINews-Washington DC

FSE menyoroti militerisasi polisi dan potensi razia imigrasi di tengah persiapan turnamen.

Kelompok pendukung sepak bola internasional, Football Supporters Europe (FSE), menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya "militerisasi" kekuatan kepolisian di Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026. 

Isu keamanan dan kebijakan imigrasi kini menjadi sorotan tajam bagi para penggemar yang berencana mengunjungi Amerika Utara.

Kekhawatiran ini mencuat menyusul insiden penembakan dua warga sipil oleh agen federal di Minneapolis dalam operasi penegakan hukum imigrasi baru-baru ini. Selain itu, otoritas AS belum memberikan jaminan terkait absennya operasi Immigration and Customs Enforcement (ICE) di area stadion atau lokasi penyelenggaraan turnamen.

Ketidakpastian Protokol Keamanan

Direktur Eksekutif FSE, Ronan Evain, mengungkapkan bahwa hingga saat ini para penggemar belum menerima informasi memadai mengenai regulasi di dalam stadion maupun prosedur kepolisian di luar area pertandingan.

"Pada tahap ini, penggemar yang akan bepergian dibiarkan tanpa informasi tentang apa yang diperbolehkan atau tidak di lokasi FIFA, atau apa yang harus diharapkan dari polisi di wilayah lain di negara tersebut," ujar Evain yang dikutip BBC Sport.

Evain juga mengkritik apa yang ia sebut sebagai "absennya doktrin keamanan" dari FIFA. Ia menyoroti belum adanya kejelasan mengenai pasukan mana yang akan dikerahkan di dalam stadion, serta fakta bahwa AS belum mengundang delegasi polisi asing atau petugas pemantau (spotters).

"Laporan bahwa AS belum mengundang delegasi polisi tamu, yang merupakan hal lazim dalam sejarah modern turnamen ini, hanya memperkuat kekhawatiran kami," tambahnya.

Respons FIFA dan Pemerintah AS

Menanggapi kritik tersebut, FIFA menegaskan kepada BBC Sport bahwa keselamatan seluruh partisipan adalah prioritas utama. 

Organisasi sepak bola dunia ini menyatakan tengah bekerja sama erat dengan otoritas lokal untuk mengoordinasikan langkah-langkah keamanan komprehensif.

"Pemerintah AS akan mengundang negara-negara peserta dan kota tuan rumah untuk menempatkan perwakilan penegak hukum di Pusat Kerja Sama Polisi Internasional di dekat Washington DC," jelas pihak FIFA.

FIFA juga meyakini bahwa keberhasilan Piala Dunia Antarklub 2025 di AS menjadi bukti kuat efektivitas langkah keamanan yang mereka terapkan. Terkait aturan di stadion, FIFA merujuk pada Kode Etik yang telah tersedia secara daring.

Di sisi lain, satuan tugas khusus pemerintah AS menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan turnamen yang aman. 

Dalam pernyataan resminya, tim di bawah kepemimpinan Presiden Trump tersebut menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang olahraga terbesar dan paling ramah dalam sejarah, dengan menonjolkan keramahtamahan Amerika.

Tekanan Politik dan Ancaman Boikot

Situasi ini juga memicu reaksi politik di Eropa. Partai Demokratik Eropa (EDP) memperingatkan adanya ketidakpastian hukum dan administrasi bagi warga negara Eropa, termasuk risiko pemeriksaan data pribadi yang invasif di perbatasan.

EDP bahkan menyatakan kemungkinan untuk meminta federasi sepak bola nasional mempertimbangkan penarikan diri dari turnamen jika jaminan keamanan dan perlindungan hak-hak sipil tidak segera diberikan.

Meskipun ketegangan meningkat, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mencoba meredam kekhawatiran dengan memberikan preseden pada Olimpiade Musim Dingin di Italia. 

Mereka menekankan bahwa keterlibatan agen AS di sana hanya bersifat penasihat dan tetap di bawah kendali otoritas lokal, sebuah model yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja koordinasi internasional nantinya.

Editor: Redaktur TVRINews