JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi kunci agar sistem presidensial di Indonesia berjalan efektif dan stabil.
Dia pun menyentil partai yang menolak keberadaan ambang batas parlemen tersebut. Menurutnya, hal itu sama seperti mendorong lahirnya sistem multipartai ekstrem yang tidak selaras dengan karakter sistem presidensial.
“Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem, yang tidak berkesesuaian dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Sarmuji berpendapat, sistem politik dan kepartaian tidak boleh dibangun secara terpisah dari desain dasar sistem pemerintahan.
Baca juga: Pakar Usul Parliamentary Threshold Diganti Ambang Batas Pembentukan Fraksi DPR RI
Dalam konteks presidensialisme, Indonesia membutuhkan sistem multipartai sederhana agar pemerintahan dapat berjalan efektif, stabil, dan akuntabel.
Maka dari itu, Sarmuji menegaskan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus tetap ada.
“Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” katanya.
Sarmuji menjelaskan, tanpa penyederhanaan sistem kepartaian, sistem presidensial akan terus menghadapi persoalan fragmentasi politik. Hal tersebut berdampak pada lemahnya efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.
Dia khawatir pemerintah malah jadi tersandera banyak kepentingan politik jika semua partai bisa lolos.
“Presidensialisme tidak akan pernah bekerja optimal jika ditopang oleh sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi. Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu,” tuturnya.
Baca juga: Perindo Susun Usulan Perubahan Parliamentary Threshold, Singgung Peluang Dapat 1 Kursi DPR
Dengan begitu, Sarmuji menilai parliamentary threshold merupakan salah satu instrumen konstitusional dan demokratis untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah.
“Parliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita. Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana,” jelas Sarmuji.
Sarmuji menekankan, Golkar akan terus berkomitmen mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan demi kepentingan bangsa dan negara.
Baca juga: PDIP Belum Tentukan Sikap Final soal Ambang Batas Parlemen
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional. Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” imbuh Sarmuji.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2023%2F02%2F01%2F27426384-82f2-4699-937c-1447524bf26a.jpg)
