FAJAR, MAKASSAR – Kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sulawesi Selatan menonjolkan pendekatan berbeda dalam mengelola dinamika politik. Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menegaskan bahwa kunci stabilitas dan pertumbuhan partai terletak pada lobi dan ajakan, bukan tekanan atau intimidasi.
Berbekal pengalaman panjang sebagai aktivis LSM, Azhar membawa budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif ke dalam ranah politik. Menurutnya, seorang pemimpin memiliki dua modal utama: intimidasi atau lobi. Ia konsisten memilih jalur lobi karena dinilai lebih efektif membangun kesadaran kolektif di antara kader dibanding sekadar memberi perintah.
“Saya memimpin dengan cara terbuka. Kalau ada masalah, kita bicarakan bersama,” ujar mantan anggota DPRD Sulsel ini.
Sebagai eks Koordinator FIK ORNOP Sulsel, Azhar menekankan kepemimpinan egaliter. Pendekatan ini terbukti mampu meredam konflik internal, sehingga hampir tidak pernah muncul perselisihan berbasis etnis maupun agama di tubuh partai.
Selain gaya komunikasi persuasif, kepemimpinan PKB saat ini bertumpu pada sejumlah pilar strategis. Salah satunya adalah membongkar persepsi bahwa PKB hanya eksklusif bagi warga NU. Di bawah kepemimpinan Azhar, PKB bertransformasi menjadi partai terbuka yang mengakomodasi berbagai latar belakang, mulai dari anggota Muhammadiyah hingga tokoh lintas agama seperti pendeta di Toraja dan perwakilan etnis Tionghoa.
Azhar juga menjamin transparansi penuh bagi para calon legislatif. Ia menegaskan tidak akan ada kecurangan suara di internal partai. “Jika ada satu suara pun yang hilang, saya sendiri yang akan bertanggung jawab mengembalikannya,” tegasnya.
Salah satu kendala besar pimpinan partai di daerah adalah ketakutan digantikan oleh figur baru yang potensial. Azhar justru mendobrak pola pikir ini dengan menanamkan prinsip bahwa rezeki tidak akan tertukar. Karena itu, ia memfasilitasi aktivis dan orang-orang berkompeten untuk masuk serta memperkuat partai.
PKB di bawah kepemimpinannya juga menekankan pentingnya menghindari politik uang demi menjaga kualitas demokrasi. Para legislator yang terpilih dipantau secara aktif agar benar-benar menepati janji kampanye dan mengawal aspirasi masyarakat.
Dengan pendekatan yang memprioritaskan “politik kesadaran”, PKB berupaya menjadi wadah bagi mereka yang memiliki gagasan besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus memperjuangkan kelompok marjinal. (*/)
