Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang kebijakan lingkungan, khususnya dalam penggunaan lahan dan penegakan aturan tata ruang secara tegas.
Ia menekankan bahwa pembangunan yang melanggar tata ruang harus dihentikan, dan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan perlu diperkuat.
Firman menilai bahwa bencana banjir yang terus terjadi bukan lagi fenomena musiman, melainkan akibat dari kegagalan tata kelola lingkungan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
"Banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai takdir alam. Ini persoalan kebijakan, penegakan aturan, dan kesadaran bersama. Jika semua pihak bergerak, risiko banjir bisa ditekan," ungkapnya.
Alih Fungsi Lahan dan Minim Infrastruktur Jadi Masalah UtamaIa menyebut penebangan hutan dan pembangunan di kawasan resapan air sebagai penyebab utama meningkatnya limpasan air yang memicu banjir.
Permasalahan tersebut diperparah oleh minimnya infrastruktur pengendalian banjir, baik dari sisi kualitas maupun pemerataan pembangunannya.
Akibatnya, wilayah-wilayah rawan banjir semakin meluas setiap tahunnya.
Firman juga menggarisbawahi dampak perubahan iklim global yang memperparah intensitas dan frekuensi hujan di berbagai wilayah Indonesia.
Namun ia menekankan, kerusakan lingkungan di dalam negeri seperti deforestasi dan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan daya dukung alam menjadi faktor utama yang memperburuk dampak perubahan iklim.
Reboisasi, Infrastruktur, dan Kesadaran Publik Jadi Kunci PencegahanFirman menilai bahwa program reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar kegiatan simbolik.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, drainase, dan normalisasi sungai harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Firman mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko banjir, menjaga lingkungan sekitar, dan tidak melakukan aktivitas yang memperparah kerusakan alam.
Ia juga menegaskan pentingnya sistem peringatan dini agar masyarakat dapat melakukan mitigasi sejak awal dan meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material.
