Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana mencatat hampir seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna menjelaskan pencapaian cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,68% atau 326.504 jiwa dari total penduduk sebanyak 330.873 jiwa.
"Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Jembrana mampu memberikan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar warga atas kesehatan. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh warga Jembrana telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pemerintah." jelas Bupati yang akrab disapa Ipat dikutip Kamis (29/1/2026).
Atas prestasi tersebut, Kabupaten Jembrana meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 diterima langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1) lalu.
Wabup Ipat menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan gotong royong semua pihak dalam memperluas akses layanan kesehatan serta memastikan seluruh lapisan masyarakat tercover secara menyeluruh.
Penghargaan UHC tidak hanya sekedar simbol, tetapi menjadi indikator kuat bahwa pelayanan kesehatan di Jembrana semakin inklusif dan merata.
Baca Juga
- 7 Daerah di Sumbar Belum Capai UHC, BPJS Kesehatan Ungkap Sejumlah Persoalan
- Uji Coba Syarat Pembuatan SKCK, BPJS Kesehatan Kejar UHC 98%
- 28 Provinsi Berstatus UHC, 13,3 Juta Orang Belum jadi Peserta BPJS Kesehatan
"Ke depan, Pemkab berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas SDM khususnya tenaga medis hingga memperbaiki sistem administrasi kepesertaan," ungkapnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
"Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F18%2F5f4f8375-e8e2-4a79-ac97-288ab246335c_jpeg.jpg)



