Bisnis.com, MANGUPURA – Kementerian Pariwisata bakal fokus mengembangkan wisata bahari yang berkualitas sebagai bagian dari transformasi pariwisata Indonesia.
Wakil Menteri Pariwisata Indonesia Ni Luh Puspa menjelaskan pariwisata Indonesia saatnya bertransformasi dari pariwisata berbasis kuantitas atau jumlah kunjungan menjadi pariwisata berkualitas. Pariwisata bahari menjadi salah satu sektor pariwisata yang didorong lebih berkualitas.
Ni Luh menyebut sejumlah destinasi bahari unggulan seperti Bali dan Nusa Penida, Labuan Bajo dan Komodo, Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, Alor, hingga Derawan dan Banda, yang saat ini menghadapi tantangan nyata berupa kepadatan kunjungan, tekanan terhadap terumbu karang, beban sampah dan limbah, serta keterbatasan daya dukung lingkungan.
“Kalau dikelola dengan benar, pariwisata bisa menjadi insentif kuat untuk menjaga alam. Tapi kalau salah kelola, kerusakannya bisa bersifat permanen,” jelas Ni Luh dalam sambutannya di acara Bali Ocean Days pada Jumat (30/1/2026).
Alasan Ni Luh fokus dalam wisata Bahari karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan area laut mencapai 6,4 juta km2 atau 77% dari total luas wilayah. Kemudian potensi ekonomi di laut mencapai US$5,953 miliar, dengan potensi tenaga kerja mencapai 45 juta, termasuk di dalamnya potensi lapangan kerja di pariwisata bahari.
Menurut Wamenpar, tantangan utama pariwisata ke depan bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, melainkan membenahi cara mengelola destinasi.
Baca Juga
- Jelajah Pelabuhan dan Logistik 2025: Menikmati Boga Bahari di Pasar Malam Solor
- Balikpapan Barat Berbenah, Jembatan Baru Buka Peluang Bisnis Bahari
- Tingkatkan Ekonomi, BP Batam Gesa Pengembangan Sektor Agrowisata dan Wisata Bahari
Ia mendorong pergeseran pendekatan dari yang terlalu berfokus pada volume, menuju pendekatan yang lebih menekankan kualitas pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Yang perlu kita jaga adalah agar destinasi kita tetap hidup dalam jangka panjang. Karena itu, isu daya dukung, tata kelola, dan kualitas harus menjadi bagian utama dari cara kita membangun pariwisata,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Wamenpar menegaskan bahwa peran pemerintah pusat bukanlah menjanjikan solusi instan, melainkan menyiapkan kerangka kebijakan, tata kelola, dan standar agar transformasi pariwisata dapat berjalan secara bertahap dan konsisten.
Beberapa arah kerja yang terus didorong antara lain penguatan pengelolaan destinasi (destination management) sebagai prioritas utama, bukan hanya promosi. Penempatan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan pengembangan. Kemudian penguatan tanggung jawab industri pariwisata dalam menjaga dampak operasionalnya. Perlu juga peneguhan peran masyarakat lokal sebagai bagian utama dari ekosistem pariwisata.
