Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bank BPD Bali.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengelolaan operasional perbankan Bank BPD Bali dalam mendukung fungsi intermediasi disimpulkan telah berjalan efektif. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan operasional bank dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan pada Bank BPD Bali dari 2023 hingga semester I/2025.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan pemeriksaan dilakukan sesuai amanat UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan tematik nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan operasional perbankan. Hasilnya diharapkan memberikan nilai tambah bagi entitas, khususnya dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memfokuskan penilaian pada peran strategis intermediasi Bank BPD Bali dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.
Pemeriksaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali difokuskan pada peran intermediasi strategis perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.
Baca Juga
- Penyaluran KUR di BPD Bali Rp1,76 Triliun
- Asuransi Tri Pakarta Kolaborasi dengan BPD Bali untuk Produk Asuransi Kebakaran
- DPRD Setujui Penyertaan Modal Rp445 Miliar ke Bank BPD Bali
BPK menilai sejauh mana kebijakan, sistem, dan proses operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dirancang secara efektif dan diimplementasikan untuk mendukung fungsi intermediasi tersebut.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan.
"Kami perlu menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja bank secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan operasional perbankan dalam mendukung fungsi intermediasi pada Bank BPD Bali disimpulkan telah efektif," jelas Satria dikutip dari keterangan pers, Minggu (1/2/2026).
Meski dinilai efektif, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk peningkatan performa ke depan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen dalam menyempurnakan kebijakan memperkuat manajemen risiko serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan layanan perbankan kepada masyarakat.
"Kami berharap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat, akuntabel dan berdaya saing," kata Satria.
Sementara Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang akan diunggah ke aplikasi SIPTL BPK, Bank BPD Bali mencatat progres signifikan. Dari sembilan temuan, lima temuan telah ditindaklanjuti secara tuntas. Sementara dari 96 rencana aksi, sebanyak 76 rencana aksi atau sekitar 79% telah diselesaikan hingga 30 Januari 2026.
