Awal Tahun Panen Sentimen Negatif, Bagaimana Nasib Target Pertumbuhan 6% Purbaya?

Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia mengalami ujian bertubi-tubi awal tahun ini. Defisit anggaran melebar, tren depresiasi rupiah, hingga rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memicu tanda tanya besar mengenai prospek ekonomi Indonesia tahun 2026. 

Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap kali menuturkan bahwa IHSG adalah cerminan perekonomian Indonesia. Kendati demikian, dia memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat kendati diterpa berbagai macam tantangan pada awal tahun. Pemerintah dan otoritas pun telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meredam efek domino penurunan kinerja IHSG.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float. Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global.  "Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan," ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (1/2/2026).

Adapun, ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Dari sisi transparansi, regulator akan memperkuat praktik keterbukaan terkait ultimate beneficial ownership (UBO). Transparansi kepemilikan manfaat akhir serta afiliasi pemegang saham dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Upaya ini akan diiringi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan terkait keterbukaan UBO.

OJK juga menginstruksikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperdalam dan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Penguatan tersebut mencakup pendetailan tipe investor dengan mengacu pada praktik terbaik global, serta penajaman ketentuan keterbukaan pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat.

Selanjutnya, OJK juga menyiapkan agenda demutualisasi BEI. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan tata kelola sekaligus mitigasi potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa. Selain itu, penegakan peraturan dan sanksi akan terus diperkuat secara tegas dan berkelanjutan. 

"OJK menegaskan komitmennya untuk menindak berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik atau yang kerap disebut sebagai saham gorengan," jelasnya.

Penguatan tata kelola emiten juga menjadi fokus reformasi. OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten. Di samping itu, penyusun laporan keuangan emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki sertifikasi akuntan profesional (Certified Accountant/CA) guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.

Dalam kerangka sinergi, OJK menargetkan pendalaman pasar modal dilakukan secara terintegrasi. Inisiatif ini mencakup penguatan dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur, yang dijalankan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ke depan, kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk pemerintah, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, serta pihak terkait lainnya, akan terus diperkuat.

Purbaya Optimis Tumbuh 6%

Purbaya juga optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,2% pada 2026. Dia menyebut bahwa terjaganya tekanan inflasi inti yang mengindikasikan masih luasnya ruang gerak fiskal tanpa memicu pengetatan moneter agresif dari bank sentral.

Purbaya menilai bahwa struktur inflasi saat ini memberikan sinyal positif. Meskipun inflasi umum tercatat sebesar 2,92% pada Desember 2025, angka tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas.

Sebaliknya, inflasi inti yang menjadi tolak ukur permintaan riil masyarakat masih terjaga di level 2,3%. Bahkan, sambungnya, jika harga emas dikeluarkan dari komponen inflasi inti maka angkanya hanya di 1,5%. "Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah, belum ada demand pull inflation. Artinya, saya punya ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga signifikan dari bank sentral," ujarnya dalam sebuah diskusi Jakarta pekan lalu.

Bendahara negara itu mengakui sempat khawatir ekonomi Indonesia akan mengalami pemanasan mendadak alias overheating, terlihat inflasi umum sudah melonjak 2,92% meski pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%.

Masalahnya, Purbaya menjelaskan kondisi overheating biasanya memaksa Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan, yang pada akhirnya justru mengerem laju ekspansi dunia usaha dan akhirnya pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan pemerintah masih punya ruang mengambil langkah ekspansif akibat data inflasi inti yang masih cenderung landai serta pengakuan BI mengenai kapasitas potential growth rate Indonesia yang mencapai 6,2%, 

"Bank sentral mengakui sekarang potential growth rate-nya bisa 6,2%. Buat saya itu oke, saya bisa dorong ke 6,2% tanpa ada gangguan berarti dalam hal perlambatan ekonomi karena kebijakan moneter," tegasnya.

Purbaya juga meyakini tanda-tanda pemulihan ekonomi domestik cenderung menanjak. Menurutnya, setelah mencatatkan pertumbuhan 5,12% pada kuartal II/2025 dan 5,04% pada kuartal III/2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan penutup tahun lalu. "Kemungkinan kuartal keempat [2025] tembus 5,45% atau lebih tinggi sedikit," klaimnya.

Ruang Fiskal Menyempit

Kendati demikian, mimpi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke angka 6% diperkirakan tidak akan terealisasi dalam waktu 2 tahun ke depan. 

Pasalnya, kendati memiliki risiliensi yang lebih kuat dibandingkan negara berkembang lain, Bank Dunia alias World Bank memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5%. 

Di sisi lain, pelebaran defisit yang terjadi pada tahun lalu, membuat ruang akrobat fiskal pemerintah pada tahun 2026 semakin menipis dan pada akhirnya bisa mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi. 

Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects edisi Januari 2026, Bank Dunia menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 ini mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni lalu.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Meski demikian, proyeksi Bank Dunia notabenenya masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Dalam UU APBN 2026, pertumbuhan ekonomi 2026 ditetapkan sebesar 5,4% atau 0,4 poin persentase lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia.

"Pertumbuhan di Indonesia [5,0% pada 2025 dan 2026] didukung oleh investasi yang dipimpin negara [state-led investment] dan stimulus fiskal," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (14/1/2026).

Optimisme ini kontras dengan prospek ekonomi global yang diprediksi melambat dari 2,7% pada 2025 menjadi 2,6% pada 2026, akibat hambatan perdagangan yang makin ketat dan ketidakpastian kebijakan global. Bahkan, ekonomi China—mitra dagang utama Indonesia—diproyeksikan melambat signifikan ke level 4,4% pada 2026 dari posisi 4,9% pada 2025.

Bank Dunia mencatat bahwa investasi swasta di Indonesia masih menunjukkan tren yang relatif kuat dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bersama Malaysia, Indonesia dinilai berhasil menjaga momentum investasi swasta yang didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah.

Selain itu, diversifikasi rantai pasok global memberikan keuntungan tersendiri bagi kawasan Asean seiring dengan meningkatnya permintaan produk elektronik terkait akal imitasi (AI-related electronics).

Kendati prospek pertumbuhan tampak solid, Bank Dunia memberikan catatan khusus terkait stabilitas sektor eksternal. Laporan tersebut menyoroti adanya gejolak jangka pendek yang sempat terjadi akibat ketidakpastian politik dan pelonggaran kebijakan moneter yang agresif. Kondisi tersebut sempat memicu arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar Rupiah, yang memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Tren Depresiasi Rupiah

Selain masalah fiskal, sejak awal tahun 2026 lalu pemerintah juga menghadapi tren depresiasi nilai tukar mata uang rupiah. Pada tanggal 19 Januari lalu, rupiah bahkan nyaris menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per 1 dolar Amerika Serikat (AS). 

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian menilai level rupiah yang telah menembus Rp16.900 per dolar AS sudah berada jauh di atas nilai wajarnya. Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi sentimen investor global yang cenderung pesimistis dan menghindari aset berisiko (risk-off).

Tekanan terhadap rupiah, lanjut Fakhrul, juga dipicu oleh ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve, terutama terkait waktu penurunan suku bunga acuan. Meski demikian, ia memperkirakan pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.000 per dolar AS, jika terjadi, hanya bersifat sementara.

“Apakah rupiah bisa mencapai Rp17.000? Mungkin hanya bisa tercapai dalam jangka pendek tetapi tidak akan selamanya. Saya melihat rupiah Rp17.000 kondisinya overshoot that's time to sell dolar, kira-kira seperti itu,” ujar Fakhrul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Di sisi lain, ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih relatif terjaga. Surplus neraca perdagangan menopang posisi cadangan devisa yang pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar US$156,5 miliar. Fakhrul memperkirakan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 berada pada kisaran rata-rata Rp16.500 per dolar AS, didukung oleh kenaikan harga komoditas yang berdampak positif terhadap ekspor.

Menurut dia, penguatan harga logam seperti timah dan pemulihan harga nikel berpotensi menjaga surplus neraca perdagangan. Meski tekanan terjadi di awal tahun, perbaikan diperkirakan muncul pada pertengahan 2026 seiring membaiknya neraca pembayaran.

Fakhrul juga menilai stabilitas rupiah perlu didukung kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan dinilai dapat berperan dengan meningkatkan porsi penerbitan global bonds dalam strategi pembiayaan APBN untuk menyerap devisa hasil ekspor dan memperkuat cadangan devisa. Penerbitan obligasi global, baik dalam denominasi dolar AS maupun renminbi, dinilai masih memiliki permintaan yang tinggi.

Pandangan berbeda disampaikan Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist serta Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari. Ia memproyeksikan rupiah berpotensi terus terdepresiasi hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS pada akhir 2026, terutama akibat defisit transaksi modal dan finansial.

“Kita mungkin akan terus melihat tekanan depresiasi pada rupiah karena neraca pembayaran. Kami pikir, pada akhir 2026, kita mungkin akan berada di angka Rp17.000 [per dolar AS] atau di kisaran itu,” ujar Pranjul dalam media briefing, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, kerentanan eksternal Indonesia terutama berasal dari aliran keluar modal asing, baik dari pasar saham maupun obligasi. Kondisi tersebut tercermin dari arus portofolio sepanjang 2025 serta kinerja penanaman modal asing jangka panjang.

Meski demikian, dari sisi perdagangan barang, transaksi berjalan dinilai masih menunjukkan kinerja yang baik. Cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 tetap berada di level US$156,5 miliar, sejalan dengan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut hingga November 2025.