BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan kepada pejabat pemerintah pusat dan kepala daerah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
"Ini agenda rutin tahunan yang kemudian Bapak Presiden ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan program-program, menyampaikan arahan-arahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada seluruh jajaran," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Prasetyo Hadi di SICC, Selasa.
Prasetyo menyebutkan, Rakornas 2026 ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Baca juga: Prabowo dan Para Kepala Daerah akan Kumpul di Sentul Hari Ini
Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga diundang untuk mengikuti Rakornas.
"Diharapkan dengan kita berkumpul, kita menyatukan langkah, menyatukan visi,menyatukan persepsi," ujar Prasetyo.
Prasetyo belum mengungkap secara detil pesan apa yang akan disampaikan oleh Prabowo di hadapan kepala derah.
Namun, kemungkinan Prabowo akan memberikan arahan seiring dengan dinamika geopolitik internasional dan perkembangan dalam negeri.
Baca juga: Prabowo Dijadwalkan Buka Rakornas Pusat-Daerah, Dihadiri 4.487 Peserta
"Kemudian juga tentunya pasti ada penekanan-penekanan karena beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu satu tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan," kata Prasetyo.
Di samping itu, Prabowo juga akan memberikan arahan mengenai program-program yang belum tercapai pada tahun pertema kepemimpinannya.
"Termasuk saya juga menduga berkenaan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas atau berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi konsennya Bapak Presiden," ujar Prasetyo.
Baca juga: Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode: Kunci Pilpres 2029 Lebih Awal
Rakornas Pemerintah Pusat Daerah 2026Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas ini diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.
Baca juga: Said Didu Ungkap Momen Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Oposisi
Tema tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakornas 2026 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun sebelumnya dan menjadi bagian dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden melalui sinergi pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor isu strategis, dan menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan Program Prioritas Presiden tersebut,” kata Benni dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Baca juga: Prabowo Bertemu Sejumlah Tokoh di Kertanegara Jumat Malam, Siapa Saja?
Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber dalam sejumlah sesi tematik.
Mereka akan membahas program strategis Presiden yang meliputi kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, serta penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, dibahas pula peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan KPK dalam pengamanan, penegakan hukum, serta pengawasan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
