FAJAR, PALOPO – Kekosongan satu kursi DPRD Kota Palopo akibat belum terbitnya Surat Keputusan (SK) Pergantian Antarwaktu (PAW) Yanti Anwar dinilai bukan sekadar persoalan administratif. Pengamat kebijakan publik menilai kondisi ini telah memasuki wilayah problem demokrasi dan keadilan representasi politik.
Pengamat kebijakan publik Palopo, Dr Suaedi, menegaskan bahwa keterlambatan PAW memiliki dampak sistemik terhadap fungsi lembaga legislatif. Menurutnya, satu kursi kosong berarti ribuan suara pemilih kehilangan saluran formal dalam proses pengambilan keputusan daerah.
“Ini bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi DPRD, tetapi soal hak politik warga. Ketika satu dapil tidak terwakili secara penuh, maka ada aspirasi yang berpotensi tidak tersuarakan dalam kebijakan daerah,” ujar Suaedi.
Suaedi menilai Dapil III—yang meliputi Kecamatan Mungkajang, Sendana, dan Wara Barat—secara objektif berada dalam posisi dirugikan. Dalam situasi normal, setiap dapil memiliki kekuatan tawar yang relatif setara.
Namun kekosongan kursi membuat posisi politik wilayah tersebut melemah, terutama dalam pembahasan isu infrastruktur, pelayanan dasar, dan alokasi anggaran.
Lebih jauh, Suaedi menyoroti dampak politik yang lebih luas. Menurutnya, berkurangnya satu kursi NasDem tidak bisa dilepaskan dari perubahan keseimbangan kekuatan antarfraksi di DPRD Palopo.
“Secara matematis politik, ini menciptakan distorsi kekuatan. Golkar menjadi fraksi dengan kursi terbanyak dan memiliki keunggulan suara jika mekanisme voting digunakan. Dalam jangka pendek, ini bisa memengaruhi keputusan strategis DPRD,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa meski DPRD kerap mengedepankan musyawarah mufakat, realitas politik tidak selalu ideal. Pada isu-isu krusial seperti APBD, pansus, atau Perda strategis, voting sering menjadi opsi terakhir yang menentukan.
Suaedi juga menilai keterlambatan SK PAW membuka ruang spekulasi publik terkait lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan partai politik. Ia menegaskan bahwa PAW adalah mandat konstitusional yang seharusnya diproses cepat untuk menjaga legitimasi lembaga legislatif.
“Negara tidak boleh membiarkan kekosongan representasi berlarut-larut. Ini preseden buruk bagi demokrasi lokal. Jika dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik,” tegasnya.
Dari sisi internal partai, Suaedi menilai kekosongan ini turut melemahkan posisi tawar Fraksi NasDem, meskipun masih memegang jabatan Ketua DPRD. Ia berharap DPW NasDem Sulawesi Selatan dapat lebih aktif mendorong penyelesaian administrasi PAW di tingkat provinsi.
“PAW harus dipandang sebagai pemulihan hak politik rakyat, bukan sekadar urusan partai atau birokrasi,” pungkasnya.
PAW Nasdem
Satu kursi di DPRD Kota Palopo periode 2024–2029 hingga kini masih kosong. Pelantikan Yanti Anwar sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) Abdul Salam belum dapat dilakukan karena Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan belum diterbitkan.
Akibatnya, DPRD Palopo hanya diisi 24 anggota dari total 25 kursi yang dialokasikan. Kekosongan tersebut paling dirasakan di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Mungkajang, Sendana, dan Wara Barat.
Pada Pemilu Legislatif 2024, Dapil III memperoleh empat kursi, masing-masing dua kursi Partai NasDem melalui Darwis dan Abdul Salam, satu kursi PDIP atas nama Djabir, serta satu kursi Golkar melalui Elizabeth Zakaria. Sejak Abdul Salam diberhentikan, satu kursi NasDem belum terisi. (shd/*)
