Bisnis.com, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti sikap negara-negara besar di dunia yang menilai Indonesia sebagai negara mustahil atau The Impossible Nation. Padahal, banyak negara itu justru kerap melanggar prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang selama ini mereka ajarkan kepada negara lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa Indonesia kerap dianggap sebagai negara yang mustahil dapat bersatu karena keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa. Namun di balik penilaian tersebut, Presiden mengingatkan para pemimpin Indonesia agar tidak bersikap lugu dan naif dalam membaca dinamika global.
“Saudara-saudara, kita dianggap the impossible nation, tetapi kita harus jadi pemimpin yang waspada, yang mengerti situasi, yang memahami sejarah bangsa kita sendiri,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, pemahaman sejarah menjadi penting karena bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang mengalami intervensi dan penjajahan. Pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam kesalahan serupa.
Kepala negara kemudian menyoroti kontradiksi sikap negara-negara besar yang di satu sisi gencar mengampanyekan demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan, namun di sisi lain justru melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.
Baca Juga
- Prabowo Tekankan ke Kepala Daerah: Rakyat Butuh Pemimpin yang Adil dan Jujur
- Prabowo Prihatin Serangan Israel ke Gaza, RI Tetap Ikut Dewan Perdamaian
- Mensesneg Beberkan Respons Prabowo Usai IHSG Jeblok Selama 2 Hari
“Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita tentang demokrasi, hak asasi manusia, the rule of law, menjaga lingkungan hidup, tetapi mereka yang melanggar apa yang mereka ajarkan,” tegasnya.
Dia menyinggung berbagai tragedi kemanusiaan global yang menelan korban sipil dalam jumlah besar, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, namun tidak mendapatkan sikap tegas dari negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal.
Presiden Prabowo menegaskan kondisi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan Indonesia untuk bersikap waspada, tidak mudah terpengaruh tekanan global, serta tetap konsisten memperjuangkan kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Puluhan ribu orang tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?” kata Prabowo.


/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2025%2F12%2F26%2F2a71fe5c-bfee-4929-95d6-ab485bcce24b.jpg)