Bogor, ERANASIONAL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Desakan tersebut mendapat respons dari Istana Kepresidenan yang menyatakan akan membuka dialog dengan MUI untuk membahas persoalan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan menilai dialog sebagai langkah penting untuk meluruskan perbedaan pandangan.
“Kami nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif.
“Nanti kami akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” katanya.
Prasetyo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Justru sebaliknya, kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut dinilai sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik Indonesia secara langsung di tingkat internasional.
“Itu bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan pendapat, khususnya dalam rangka mendorong pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Prasetyo.
Ia menekankan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
Terkait isu kewajiban membayar iuran keanggotaan dalam BoP yang turut disoroti MUI, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam forum internasional.
“Itu bagian dari komitmen sebagai anggota,” katanya singkat.
Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Keanggotaan tersebut kemudian menuai kritik dari MUI. Melalui pernyataan di laman resminya, MUI meminta pemerintah menarik diri dari BoP karena menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak wajar. Ia menyoroti fakta bahwa forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.
Menurut MUI, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan dan berpotensi melemahkan posisi Palestina dalam upaya penyelesaian konflik.
Selain itu, MUI juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina.
Dalam pernyataannya, MUI bahkan menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk neokolonialisme, serta menolak konsep “perdamaian semu” yang dinilai tidak berbasis keadilan.
MUI menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika Palestina diakui sebagai bangsa yang terjajah dan hak-haknya dipulihkan sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, MUI menilai forum internasional apa pun berpotensi justru melanggengkan pendudukan Israel dengan kemasan perdamaian.
Pemerintah berharap dialog dengan MUI dapat menjadi ruang untuk saling memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan.
Hingga kini, pemerintah belum menyatakan sikap akan menarik diri atau tetap bertahan dari Dewan Perdamaian Gaza, dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan nasional dan perjuangan kemerdekaan Palestina.
