Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) bersama Jhpiego Indonesia, Roche Diagnostics Indonesia, dan Bio Farma menggelar diseminasi nasional hasil studi percontohan skrining kanker leher rahim menggunakan metode DNA HPV di Provinsi Jawa Timur. Diseminasi ini digelar pada Selasa (27/1) di gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya untuk memperluas skrining kanker leher rahim di Indonesia.
Studi yang dilakukan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional menuju eliminasi kanker serviks pada 2030, sejalan dengan target World Health Organization (WHO). Salah satu fokus utama proyek percontohan ini adalah menguji efektivitas pengambilan sampel mandiri (self-sampling) serta penerapan model laboratorium hub-and-spoke dalam layanan kesehatan primer.
Kanker leher rahim masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Pada 2023, tercatat lebih dari 36 ribu kasus baru dengan angka kematian mencapai 21 ribu perempuan. Rendahnya cakupan skrining nasional, menjadi tantangan besar dalam upaya deteksi dini.
“Penguatan deteksi dini menjadi fondasi utama dalam menurunkan beban kanker leher rahim di Indonesia. Studi implementasi ini memberikan bukti penting tentang bagaimana skrining DNA HPV dapat diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan primer,” tegas dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI.
Uji Coba Model Layanan yang Lebih AdaptifProyek percontohan ini dilaksanakan pada November 2024 hingga November 2025 di dua wilayah dengan karakteristik berbeda di Jawa Timur, yakni Kelurahan Manukan Kulon di Kota Surabaya dan Kecamatan Wonoayu di Kabupaten Sidoarjo. Keduanya menerapkan pendekatan layanan yang disesuaikan dengan kapasitas daerah.
Di Surabaya, skrining dilakukan melalui pengambilan sampel mandiri oleh perempuan usia sasaran, dengan pemeriksaan menggunakan sistem PCR otomatis di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya. Sementara di Sidoarjo, pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan sistem PCR semiotomatis yang terhubung ke Labkesmas Kabupaten Mojokerto.
Model hub-and-spoke memungkinkan laboratorium berkapasitas besar di wilayah perkotaan berfungsi sebagai pusat pemeriksaan, sementara fasilitas dengan sumber daya lebih terbatas tetap dapat menjangkau sasaran skrining melalui sistem rujukan yang terkoordinasi.
Self-Sampling Dorong Partisipasi PerempuanHasil studi menunjukkan, metode pengambilan sampel mandiri diterima dengan baik oleh masyarakat. Di Surabaya, sebanyak 5.500 perempuan atau sekitar 75 persen dari target berhasil menjalani skrining, dengan tingkat validitas sampel mencapai hampir 99 persen. Metode ini dinilai lebih praktis, menjaga privasi, serta mengurangi rasa takut dan stigma.
Di Sidoarjo, pendekatan pengambilan sampel oleh tenaga kesehatan juga menunjukkan hasil positif dengan capaian serupa. Pendampingan langsung dan peran aktif kader kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi perempuan.
Tantangan Tindak Lanjut dan Efisiensi LaboratoriumDari sisi operasional, studi ini menunjukkan perbedaan signifikan antara sistem otomatis dan semiotomatis. Laboratorium dengan sistem otomatis mampu memproses lebih banyak sampel dengan keterlibatan tenaga laboratorium yang lebih rendah, sementara sistem semiotomatis memerlukan keterlibatan manual yang lebih tinggi dan memiliki tingkat sampel tidak valid yang lebih besar.
Meski demikian, tantangan tindak lanjut pascaskrining masih perlu diperkuat. Tidak semua perempuan dengan hasil positif HPV kembali untuk pemeriksaan lanjutan, terutama pada kelompok usia lebih muda. Penguatan edukasi, keterlibatan keluarga, serta sistem data terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan kesinambungan layanan.
Selain membuktikan kelayakan teknis, proyek percontohan ini menghasilkan berbagai perangkat implementasi, mulai dari SOP layanan, panduan pengambilan sampel mandiri, hingga rencana operasional berbasis pembiayaan. Seluruh hasil tersebut disiapkan sebagai fondasi untuk replikasi dan perluasan skrining DNA HPV secara nasional.
Ke depan, Kemenkes bersama pemerintah daerah dan mitra terkait diharapkan dapat memperluas penerapan model ini, sekaligus mengintegrasikan pembiayaan skrining dan pengobatan ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional agar deteksi dini kanker leher rahim semakin merata dan berkelanjutan.
