JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan, keberhasilan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah prestasi bersejarah yang sulit disaingi.
Dia menilai, posisi Presiden Dewan HAM PBB berada tepat di bawah jabatan tertinggi di PBB, sehingga prestasi tersebut akan sangat sulit ditandingi bahkan dalam beberapa dekade ke depan.
“Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi, apakah kita akan jadi Sekjen PBB atau tidak. Karena hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2/2026).
Baca juga: Natalius Pigai Merasa Pekerjaannya Adem Ayem: Tak Sesuai dengan Jiwa Menteri HAM
Pigai mengatakan, selama 80 tahun Indonesia merdeka dan dipimpin oleh banyak presiden, baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Indonesia mampu memimpin lembaga multilateral dunia di bawah naungan PBB.
Menurut Pigai, capaian itu menjadi tonggak penting karena Indonesia untuk pertama kalinya dipercaya memimpin lembaga global.
Sebab, Indonesia sebelumnya belum pernah memimpin forum serupa di tingkat kawasan.
“Baru pertama pecah rekor memimpin dunia, ini baru pertama. Asia Pasifik saja tidak pernah kita pimpin, baru pertama, lembaga PBB lagi,” ucap Pigai.
Baca juga: Natalius Pigai Pamer Kementerian HAM Banyak Diberitakan, Padahal Jarang Diwawancara
Pigai menekankan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras Kementerian HAM yang didukung penuh oleh Komisi XIII DPR RI.
Dia pun mengaku bangga karena kementerian yang tergolong baru justru mampu menghadirkan capaian yang prestisius di tingkat internasional.
Dalam kesempatan itu, Pigai juga memaparkan sejumlah capaian lain Kementerian HAM.
Salah satunya adalah perintisan musyawarah pembangunan nasional HAM, yang dinilainya setara dengan mekanisme perencanaan pembangunan nasional.
Baca juga: Presiden Dewan HAM Jadi Cermin Menata Rumah Sendiri
“Yang kedua baru pertama dan kemungkinan juga sejauh yang saya pahami dan memori saya yang terbatas, Indonesia adalah negara yang merintis musyawarah pembangunan nasional HAM, yang levelnya sama dengan musyawarah pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Bappenas,” tutur Pigai.
Capaian berikutnya adalah peluncuran Indeks HAM Indonesia yang resmi dan berbasis data pemerintah setelah sebelumnya disusun ole lembaga nonpemerintah.
“Indeks HAM ini selama BPS ada maka akan jadi baseline dan semua kita akan bisa mengikuti perkembangan indeks HAM di Indonesia di masa yang akan datang,” ujar dia.
Baca juga: Kritik Pakar soal Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Selain itu, Kementerian HAM juga telah meluncurkan satu data HAM nasional sebagai pedoman pembangunan data HAM terpadu.
