Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku harus mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat karena tidak ada anggaran bantuan sosial di kementeriannya. Pigai bercerita, setiap kali mengusulkan bansos, Kementerian HAM kerap diarahkan ke kementerian atau lembaga lain.
“Saya sendiri uang pribadi, saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," kata Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR, Senin (2/2/2026).
Advertisement
Pigai menyebut pemberian bantuan pemerintah itu memang biasanya didominasi oleh Kementerian Sosial. "Ketika kita urus bantuan sosial dibilang nanti kasih ke Kementerian Sosial atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kita enggak bisa," sambung Pigai.
Oleh karena itu, Pigai menyebut Kementerian HAM kerap tidak bisa turun langsung membantu masyarakat ketika terjadi gempa atau konflik sosial karena sistem penganggaran yang berlaku.
"Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu tidak bisa," ujar Pigai.


