Oleh: Buya Anwar Abbas*)
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa tokoh yang dikenal cukup kritis di negeri ini pada Jumat (30/1/2026) lalu patut diapresiasi. Sebab, peristiwa tersebut jelas-jelas mempunyai arti penting bagi terciptanya suasana yang sejuk dan dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, harapannya pemerintah dan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat membuat langkah-langkah yang lebih baik bagi perkembangan Indonesia ke depannya.
- Pakar FISIP UMJ Bahas Board of Peace Skema Perdamaian Trump dan Masa Depan Gaza: Solusi atau Ilusi?
- BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pelaku Olahraga
- Grand Syekh Al Azhar Angkat Bicara terkait Harga Emas yang Melambung
Memang, kita tahu dan sadar bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu sudah alamiah. Apalagi, hal itu ditambah dengan adanya ketidaksamaan informasi, kepentingan dan sudut pandang yang kita miliki.
Meskipun demikian, kita jangan membiarkan perbedaan itu bergentayangan sedemikian rupa sehingga melahirkan masalah yang akan dapat menggangu perjalanan bangsa ke depannya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Di sinilah kita gembira mendengar penjelasan Said Didu, yang mengatakan bahwa dalam pertemuan pada Jumat tersebut, semua peserta sepakat untuk membuat negeri ini bisa keluar dari masalah. Kita harus bisa mengembalikan kedaulatan negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.
Sebab, dalam beberapa dekade terakhir peran negara tampak telah dikebiri. Alhasil, negara yang seharusnya melindungi dan menyejahterakan rakyat tidak dapat berjalan dengan baik.
Hal itu terlihat dengan jelas dari banyaknya kebijakan yang dibuat oleh negara lebih berpihak kepada segelintir orang saja. Tentu, ini tidak kita inginkan karena jelas-jelas tidak sesuai jiwa dan semangat amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Yang kita lihat sehari-hari, kesejahteraan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan rakyat kebanyakan hanya dapat remah-remahnya.
Hal itu bisa terjadi karena para pemilik kapital tidak lagi hanya menguasai lini ekonomi, tetapi juga politik. Banyak kebijakan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah cenderung hanya menguntungkan para pemilik kapital.
Keadaan ini tampak sudah sama-sama disadari oleh Presiden Prabowo dan para tokoh dalam pertemuan tersebut. Maka untuk memulihkan situasi ke arah yang lebih dinginkan, mereka tampak telah bersepakat untuk berusaha mengembalikan kedaulatan negara, sesuai dengan amanat konstitusi.
Bila itu bisa kita lakukan, maka keadilan, kesejahteraan, dan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" tentu akan bisa diwujudkan. Semoga.
*) Dr H Anwar Abbas MM MAg atau yang akrab disapa Buya Anwar Abbas merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah ini juga adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup.
