Mencari Titik Temu Idealisme SDGs dengan Sekat Birokrasi

Pembicaraan dan kampanye tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) semakin sering terdengar, di forum resmi, hingga media massa dan media sosial. Namun, satu hal yang kerap luput dari perhatian yakni sejauh mana komitmen global tersebut berhasil diterjemahkan ke dalam praktik nyata.

Penetapan SDGs seharusnya tak sekadar target di atas kertas atau jargon dalam forum-forum resmi. Ia menuntut aksi nyata, kolaborasi lintas sektor, serta proses pembelajaran yang berkelanjutan hingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Hal ini mendorong Dadan Sidqul Anwar mengikuti program SDG Academy Indonesia. Program pengembangan kapasitas komprehensif dan inisiatif nasional ini dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di Indonesia.

Menurut Dadan, banyak program mengatasnamakan SDGs, tapi berhenti di level wacana, terlalu sektoral, dan jangka pendek. Padahal tantangan pembangunan, mulai dari isu lingkungan, ketimpangan sosial, hingga kesejahteraan ekonomi, membutuhkan kerja nyata yang holistik, lintas sektor, dan lintas generasi, sehingga dapat menjadi alat navigasi strategis bagi birokrasi Indonesia.

"Saya melihat SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi alat navigasi strategis untuk membantu birokrasi Indonesia merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi dampak," kata Dadan saat ditemui di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Jakarta, Senin (2/2/2026).

Sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya di LAN RI, Dadan menjalankan peran strategis dalam advokasi dan pengembangan kinerja kelembagaan sektor publik. Fokus kerjanya mencakup desain kebijakan strategis, penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun masalah ego sektoral antara instansi di pemerintah masih menjadi tantangan besar dalam mencapai SDGs di pemerintahan, walau trennya terus membaik seiring regenerasi pegawai. Karena itu, menurut Dadan, pencapaian SDGs tidak bisa dikerjakan satu pihak saja.

Kita perlu membangun SDGs ini menjadi suatu gerakan bersama.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah pun tidak bisa sendirian, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas lokal juga perlu saling terhubung dan bekerja sama.

"Tentu SDGs sering kali bersifat sangat ideal, sedangkan birokrasi dihadapkan pada keterbatasan regulasi, anggaran, dan politik. Namun bagi saya, SDGs bukan utopia, melainkan kompas arah," ucap Dadan.

Selama mengikuti SDG Academy pada 2019 lalu, ia menilai pendekatan dengan pemikiran sistemik dan koherensi kebijakan sebagai materi pembelajaran paling relevan. Dua pendekatan itu untuk melihat keterkaitan antarisu pembangunan dalam satu ekosistem kebijakan utuh yang harus diselesaikan pemerintah.

Ilmu tersebut diterapkannya dalam perumusan blueprint (cetak biru) akselerasi pengentasan kemiskinan. Cetak biru itu dirancang dengan pendekatan multidimensi, integrasi data, mekanisme graduasi, serta orkestrasi lintas sektor, dengan menjadikan prinsip no one left behind (tidak ada satu pun yang tertinggal) sebagai fondasi utama.

"Ini dirancang agar bantuan sosial menjadi jembatan mobilitas, bukan jebakan ketergantungan,” ujarnya.

Dampak paling signifikan setelah mengikuti program tersebut adalah perubahan paradigma dari berorientasi program menjadi berorientasi hasil. Ia mengaku menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang tampak aktif secara administratif, tetapi minim dampak riil bagi masyarakat.

"Kebijakan publik seharusnya diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar laporan kegiatan," kata Dadan.

Waktu tinggal lima tahun lagi menuju tenggat 2030, laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam SDG Report 2025 menunjukkan hanya sepertiga SDGs yang mengalami progres. Dari 17 tujuan SDGs yang diluncurkan pada 2015, hanya 18 persen yang dinilai berada di jalur tepat.

Mayoritas target bergerak sangat lambat, bahkan beberapa menunjukkan tren penurunan. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut dunia menghadapi darurat pembangunan. SDGs dapat dicapai jika semua negara bertindak dengan persatuan dan kemauan politik yang kuat.

Sementara itu, Indonesia justru mencatat progres yang solid. Laporan Voluntary National Review (VNR) menunjukkan, Indonesia berhasil mencapai 62 persen target SDGs. Dari 244 indikator yang dievaluasi, sebanyak 152 indikator atau 62 persen telah tercapai.

Kementerian PPN/Bappenas RI mencatat, pada tahun 2025, Indonesia telah mencapai 62 persen dari 152 indikator SDGs yang dapat diukur. Angka ini meningkat 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 61,4 persen.

Koordinator Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas RI, Arifin Rudiyanto menyatakan, pemerintah menganggap SDGs bukan sekadar komitmen global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini selaras dengan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Artinya, ini merupakan mandat konstitusi.

Perkembangan SDGs, lanjut Arif, kini harus menjadi gerakan bersama yang bukan hanya program birokratis. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat harus memahami, melaksanakannya, dan merasakan manfaat dari setiap tujuan dalam SDGs.

"Kita perlu membangun SDGs ini menjadi suatu gerakan bersama sekaligus komitmen semua pemangku kepentingan untuk bergerak bersama dalam satu platform yang sama untuk mencapai tujuan bernegara," kata Arifin.

Namun, Arifin mengakui strategi komunikasi masih menjadi tantangan besar agar SDGs benar-benar dipahami dan dihidupi sebagai gerakan bersama. Tak heran jika masih banyak masyarakat yang belum awam dengan gerakan ini.

Project Associated for SDG Academy Indonesia, Agung Prasetyo menambahkan, hingga kini ada lebih dari 220 alumni program kepemimpinan pada lintas sektor dan daerah. Setelah dilatih, mereka kembali dan menerapkan prinsip-prinsip SDGs ke dalam institusi atau daerahnya masing-masing.

"Dampaknya tidak terhenti pada individu, tapi kembali ke institusi dan komunitasnya, lalu menjangkau puluhan ribu individu lainnya," kata Agung.

Ke depan, SDG Academy Indonesia diarahkan untuk memastikan pembelajaran relevan, berdampak, dan menjawab kebutuhan strategis nasional. Dengan berada di bawah naungan Kementerian PPN/Bappenas, posisinya makin kuat sebagai aset strategis nasional menuju tujuan pembangunan berkelanjutan 2030.