Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisanintek) terkait evaluasi Strategi TA, 2026, kinerja TA 2025, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026 hari ini
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan rapat kerja tersebut merupakan raker pertama Komisi X pada tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendiktisaintek sepanjang tahun 2025.
“Hari ini merupakan rapat kerja pertama Komisi X di tahun 2026. Pada tahun anggaran 2025, Kemendiktisaintek didukung pagu anggaran sebesar Rp58,51 triliun. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendiktisaintek sepanjang 2025 sangat diperlukan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan ke depan,” ujar Hetifah.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPR RI melalui Komisi X tengah menyiapkan langkah strategis berupa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), termasuk di dalamnya kodifikasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
“Kami sedang menyiapkan rencana strategis untuk melakukan revisi UU Sisdiknas, yang di antaranya memuat kodifikasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi,” katanya.
Untuk tahun anggaran 2026, Kemendiktisaintek RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp61,87 triliun. Komisi X mendorong agar alokasi anggaran tersebut disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan terukur.
“Kami mendorong Kemendiktisaintek agar merumuskan dan mengalokasikan anggaran sesuai skala prioritas yang lebih jelas dan terukur, sehingga setiap program benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan riset dan inovasi, kesejahteraan civitas akademika, serta penguatan peran perguruan tinggi swasta,” tutur Hetifah.
Selain itu, Komisi X menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi antara DPR dan Kemendiktisaintek dalam membangun sinergi program dan dukungan anggaran.
“Kami berpesan agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan, termasuk dalam menyampaikan langkah-langkah koordinasi yang dilakukan, agar ke depan sinergi program dan anggaran dapat berjalan lebih baik,” ucapnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi X juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus, seperti program hasil terbaik cepat serta rencana kerja sama internasional.
“Ada beberapa kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti program hasil terbaik cepat, termasuk Sekolah Garuda yang menjadi harapan bersama, serta rencana pendirian 10 universitas baru yang bekerja sama dengan Inggris. Kami berharap kejelasan konsep dan implementasinya dapat segera disampaikan,” pungkas Hetifah.
Editor: Redaksi TVRINews
