Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Batang Toru di Sumatra Utara tetap berjalan. Proyek ini ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada Oktober 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan hingga saat ini progres konstruksi PLTA Batang Toru tidak dihentikan.
“Kami berharap bisa tetap COD. Batang Toru menyebutkan Oktober, mudah-mudahan tepat waktu,” ujar Eniya saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (3/2).
Sebelumnya, PLTA Batang Toru meminta audit ulang atas proyeksnya setelah izin operasional perusahaan dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. PT North Sumatra Hydro Energy Tbk (NSHE) sebagai pemilik proyek PLTA Batang Toru merupakan salah satu dari 28 perusahaan yang terkena pencabutan izin oleh Presiden Prabowo pada awal Januari lalu karena diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Menurut Eniya, proses audit lingkungan dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi di sejumlah lokasi proyek energi. Namun, audit tersebut tidak serta-merta menghentikan kegiatan pembangunan.
“Selama proses audit lingkungan, progres proyek tidak terganggu. Kita mengikuti proses di Kementerian Lingkungan Hidup, sambil terus melakukan pendampingan,” katanya.
Terkait isu sanksi dan denda lingkungan yang sempat beredar, Eniya menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari proses administratif yang sedang berjalan.
“Itu tinggal dipenuhi saja. Untuk hasil akhir audit lingkungannya, kita masih menunggu keputusan,” kata dia.
Uji Coba PLTA Batang Toru MundurPembangkit berkapasitas 510 megawatt (MW) ini semula dijadwalkan menjalani uji coba pada Desember 2025 atau Januari 2026. Namun, jadwal itu mundur menyusul banjir dan longsor yang melanda kawasan proyek.
Keberlanjutan proyek PLTA Batang Toru dinilai penting untuk mendukung peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional. Eniya mengatakan pemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi dapat naik menjadi sekitar 17% pada 2026, meskipun terdapat sejumlah tantangan berupa keterlambatan proyek.
Menurut Eniya, pada semester I lalu bauran EBT sempat menyentuh 16%. Namun, setelah adanya tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sekitar 7 gigawatt, angka tersebut terkoreksi menjadi 15,75% hingga akhir 2023.
“Kalau keinginan saya, ya mencapai 17%. Mudah-mudahan proyek-proyek besar seperti Batang Toru bisa masuk sesuai jadwal,” katanya.
Selain Batang Toru, pemerintah juga memantau sejumlah proyek EBT lain yang mengalami penundaan, seperti PLTS terapung Saguling dan Tembesi di Batam. Kementerian ESDM tengah mengidentifikasi proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berpotensi mundur dari jadwal COD.
“Kami sedang mengidentifikasi mana saja yang delay, karena cukup banyak. Harapannya yang besar-besar bisa segera masuk sehingga target bauran EBT tetap terjaga,” ujar Eniya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2389454/original/062840300_1540196660-Alfredo_Vera-1.jpg)
