Merahputih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lonjakan drastis frekuensi laporan dugaan kejahatan keuangan sepanjang tahun 2025 yang mencapai 43 juta laporan atau naik 22,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memaparkan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (3/2), sebagai bagian dari langkah masif pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
Baca juga:
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Lonjakan Laporan Per Jam dan Perputaran Dana TriliunanIntensitas pengawasan keuangan di Indonesia kini memasuki level baru. PPATK mengungkapkan bahwa pihak pelapor kini mengirimkan puluhan ribu berkas setiap jamnya.
Kenaikan ini berbanding lurus dengan total nilai perputaran dana yang dianalisis oleh lembaga intelijen keuangan tersebut.
"Jadi, saat ini PPATK menerima 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Itu meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 17.825 laporan per jam," ujar Ivan.
Hingga saat ini, PPATK telah mendistribusikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait. Total perputaran dana yang menjadi objek analisis mencapai angka fantastis Rp2.085 triliun, melonjak 42 persen dari angka Rp1.459,6 triliun pada tahun 2024.
Sejarah Baru Penekanan Transaksi Judi OnlineSelain fokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, PPATK mengklaim tahun 2025 sebagai titik balik keberhasilan pemerintah dalam memberantas perjudian daring yang meresahkan masyarakat. Inisiatif ini juga berdampak positif pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Ivan menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menekan angka kriminalitas keuangan ini. Keberhasilan menekan angka transaksi judi online menjadi sorotan utama dalam capaian kinerja tahunan mereka.
Baca juga:
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
"Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih, bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online," tegas Ivan.
Komitmen PPATK ke depan tetap berfokus pada dukungan rencana kerja pemerintah untuk memberantas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta memastikan pengelolaan APBN berjalan secara transparan dan akuntabel.
