Para Pendiri Bangsa sesungguhnya tidak sedang berutopia ketika menetapkan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai prinsip dasar sekaligus DNA diplomasi Indonesia. Pilihan itu lahir dari pembacaan yang sangat sadar atas takdir geopolitik Indonesia.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, terletak di garis khatulistiwa, beriklim dua musim, serta--yang paling menentukan--berada pada posisi silang strategis di antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Hindia-Pasifik). Posisi ini menjadikan Indonesia berada tepat di jalur Sea Lines of Communication (SLoC), jalur pelayaran dan perdagangan global yang tidak pernah sepi. Ini adalah modal geopolitik yang dahsyat. Seperti Iran dengan Selat Hormuznya--harusnya Indonesia memiliki daya tawar tinggi di panggung global, namun jika tak diberdayakan justru menyimpan potensi kerentanan permanen.
Politik bebas aktif sejak awal bukan sekadar pilihan normatif. Posisi ini juga merupakan dogma, kebijakan, dan strategi bertahan hidup (survival strategy) agar Indonesia tidak menjadi objek perebutan kepentingan kekuatan besar. Agar Indonesia menjadi negara yang tegas namun santun menunjukkan harkat martabat berdaulatnya.
Mundur sejenak untuk memperjelas maknanya. Inti politik bebas aktif adalah: bebas menentukan sikap tanpa terikat pada blok kekuatan mana pun, dan aktif berperan dalam menciptakan perdamaian serta ketertiban dunia berdasarkan kepentingan nasional--bukannya netral pasif, melainkan netral yang berinisiatif, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Makna “bebas” pada masa awal kemerdekaan berarti tidak memihak blok Barat (kapitalis) maupun blok Timur (komunis) di era Perang Dingin (1947-1991). Lebih substansial lagi, bebas berarti berdaulat dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa tekanan kekuatan asing.
Sedangkan “aktif” berarti keterlibatan nyata dalam diplomasi, penyelesaian konflik, dan isu-isu global melalui partisipasi dalam forum global serta kontribusi konkret--baik gagasan, mediasi, maupun tindakan--demi terciptanya dunia yang adil dan damai. Tujuan akhirnya jelas--mewujudkan perdamaian abadi, keadilan sosial, dan ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, berbasis Pancasila sebagai ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi.
Di balik itu, terselip pesan strategis bahwa Indonesia dilarang menjadi objek politik internasional. Walau banyak kalangan menyadari bahwa larangan hanya terwujud jika Indonesia mempunyai kedaulatan ekonomi politik.
Belajar dari India dan Arab SaudiDalam geopolitik global kontemporer, konsistensi ideologis bukan lagi mata uang tunggal. Yang jauh lebih dominan adalah kepentingan nasional (national interest). Inilah sebabnya mengapa sebuah negara dapat duduk di berbagai forum yang secara ideologis dan geopolitik tampak saling berseberangan--tanpa dianggap inkonsisten. India adalah contoh paling nyata.
Di satu sisi, India merupakan anggota Quad (Quadrilateral Security Dialogue) bersama Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Australia--sebuah forum yang secara terbuka dipahami sebagai mekanisme penyeimbang terhadap pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik. Namun pada sisi lain, India juga merupakan anggota inti BRICS, forum yang kerap dipersepsikan sebagai tandingan dominasi Barat dalam tata kelola ekonomi dan keuangan global.
Bagi India, tidak ada kontradiksi. Keikutsertaan dalam Quad menjawab kebutuhan keamanan strategis, terutama menghadapi tekanan geopolitik China di perbatasan Himalaya dan Samudra Hindia. Sedangkan di BRICS melayani kepentingan ekonomi, finansial, dan reformasi tata kelola global yang dianggap timpang dan terlalu Barat-sentris. India tidak “bermain dua kaki”--ia memisahkan arena kepentingan dan memaksimalkan keuntungan di masing-masing ruang.
Pola serupa terlihat pada Arab Saudi. Secara historis dan strategis, Saudi adalah sekutu utama AS khususnya pada bidang keamanan, persenjataan, dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Namun pada saat yang sama, Saudi juga menjalin relasi erat dengan Pakistan--negara muslim dengan kapasitas militer signifikan, termasuk senjata nuklir--serta memperkuat kemitraan strategis dengan China dan Rusia, bahkan bergabung dengan BRICS.
Ini bukanlah inkonsistensi, tapi diversifikasi aliansi (pasar). AS tetap penting sebagai penjamin keamanan regional. Pakistan berperan dalam dimensi solidaritas geopolitik dan pertahanan dunia Islam. China vital sebagai mitra ekonomi, energi, dan investasi jangka panjang. Arab Saudi tidak terikat pada satu poros kekuatan, ia berselancar di antara poros-poros tersebut demi kepentingannya sendiri.
Bebas-Aktif: Antara Norma dan PraktikBandingkan dengan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif. Secara normatif, prinsip ini jelas dan terhormat. Pada masa awal kemerdekaan hingga era Perang Dingin, relatif operasional dan memiliki garis strategis yang tegas.
Namun dalam praktik kontemporer, politik luar negeri Indonesia kerap tampak ambigu. Indonesia hadir di berbagai forum global, tetapi sering tanpa penegasan kepentingan nasional yang konkret. Pada satu waktu, Indonesia menekankan kedekatan dengan Barat; di waktu lain, merapat ke China atau forum Selatan-Selatan namun tanpa narasi strategis yang konsisten dan terkomunikasikan dengan baik kepada publik.
Akibatnya, bebas-aktif sering berhenti sebagai retorika normatif, bukan sebagai alat kebijakan yang tajam dan terukur.
Hindari Safe PlayerBerbeda dengan India dan Arab Saudi yang bersikap pragmatis dan tegas, Indonesia cenderung reaktif, bukan reflektif-strategis. Demi menjaga hubungan baik dengan semua pihak, Indonesia kerap mengambil posisi safe player-- aman secara diplomatik, tetapi lemah secara geopolitik. Tidak ada daya tawar yang kuat.
Masalah utama terletak pada prinsip bebas-aktif itu sendiri. Juga pada ketiadaan peta jalan kepentingan nasional yang sistemik strategis berbasis konstitusi. India tahu persis apa yang ia cari di Quad dan BRICS. Arab Saudi memahami mengapa ia harus dekat dengan AS sekaligus Pakistan dan China. Indonesia, sebaliknya, sering hadir di banyak meja tanpa kejelasan posisi tawar apa yang ingin diperkuat.
Dengan demikian, tantangan politik luar negeri Indonesia ke depan bukan memilih blok kekuatan, melainkan menajamkan kembali makna bebas-aktif dalam perspektif moral, mental, intelektual, dan kultural. Produksi dan aplikasi makna ini menjadi pedoman dan strategi operasional tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang adil beradab berdasarkan Ketuhanan YME, bukan sekadar slogan. Dunia hari ini tidak menghukum negara yang duduk di banyak forum. Yang dihukum justru negara yang hadir tanpa arah. Apalagi tanpa arah moral global yang menyetujui penindasan dan genosida. Kenapa demikian?
Penutup: Kepemimpinan Tragic ChoiceJawabannya kembali pada takdir geopolitik Indonesia. Sampai kapan pun, Indonesia berada dalam posisi tragic choice—pilihan yang selalu mengandung risiko. Tidak berpihak tetap terdampak, berpihak pun berbahaya.
Posisi ini menuntut kepemimpinan yang luar biasa: kokoh memegang amanah, jujur, lurus, berwawasan luas, cerdas, tangguh, teguh namun teduh; bebas dari kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok (KKN); serta menempatkan setiap kebijakan semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara.
Lebih dari itu, pemimpin Indonesia tidak boleh menjadi beban atau bagian dari masalah--tersandera secara politik dan bisnis oleh oligarkis. Karenanya ia menjadi kekayaan bangsa, bukan sebaliknya. Ia tidak memproduksi kebohongan, tidak menampilkan kesombongan, apalagi kerakusan. Hal itu disebabkan kesadaran jiwanya yang terdalam bahwa amanah kekuasaan bersumber dari kehendak Ilahi Robb, yang kelak dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
