Menag Anggap Perbedaan Sikap soal Board of Peace Hal yang Wajar

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons adanya penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam terhadap keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Ia menganggap perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar.

“Dinamika masyarakat kita kan seperti itu. Kalau belum paham penjelasan dari Bapak Presiden, berpotensi untuk berbeda pendapat,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan secara terbuka, baik melalui media maupun dalam pertemuan langsung dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam terhadap mereka yang melakukan penolakan tersebut.

BACA JUGA:Bertemu Prabowo di Istana, MUI: Perdamaian Dunia Harus Konkret

Ia bersyukur, setelah mendapatkan penjelasan secara rinci, mereka bisa memberikan masukan.

“Setelah orang mendengarkan penjelasannya secara rinci, maka pada akhirnya bisa saling memberikan masukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dialog tersebut tidak hanya berisi penjelasan dari presiden, tetapi juga masukan dari para pimpinan agama.

Menurutnya, para tokoh agama turut menyampaikan pandangan, harapan, serta doa agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Bapak Presiden memberi masukan kepada para pimpinan agama, tapi pimpinan agama juga memberikan semacam peringatan dan doa. Insyaallah masing-masing punya peran yang sangat penting,” pungkas Menag.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut. 

BACA JUGA:Pembentukan Dewan Perdamaian Dunia Diklaim Bukan Tandingan PBB, Ini Kata Menlu Sugiono

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. 

Dia meminta secara tegas kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. 

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, Rabu, 28 Januari 2026.