Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Pemerintah Daerah Jawa Barat mempertimbangkan kembali kebijakan moratorium pasokan bahan baku bagi industri keramik. Pasalnya, sekitar 50–60% bahan baku keramik nasional berasal dari wilayah tersebut.
Agus mengaku telah mencoba menghubungi Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk membahas persoalan tersebut, menyusul keluhan pelaku industri mengenai terganggunya suplai material tanah liat (clay).
“Saya sempat berbicara, diskusi dengan Pak Edy dan ini menjadi perhatian, di mana rupanya teman-teman dari sektor industri keramik ini sedang menghadapi masalah di lapangan ini terkaitan dengan bahan baku,” ujar Agus dalam acara pelantikan pengurus asosiasi keramik, Selasa, (3/2).
Agus mengatakan ia baru mendapat penjelasan dari Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto terkait adanya kebijakan moratorium suplai bahan baku dari Jawa Barat.
“Rupanya ada kebijakan dari pemerintah Jawa Barat yang menghentikan atau melakukan moratorium untuk suplai bahan baku dari industri keramik,” katanya.
Menurut Agus, ketergantungan industri terhadap Jawa Barat sangat besar. Karena itu, gangguan pasokan dikhawatirkan menghambat produksi nasional.
“Tadi saya tanya berapa besar, itu sekitar 50–60% bahan baku untuk industri keramik nasional itu berasal dari Jawa Barat. Jadi betapa pentingnya,” ujarnya.
Agus ttelah mencoba menghubungi langsung kepala daerah setempat.
“Tadi saya coba telepon Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi), tapi belum diangkat, saya sudah WA. Saya memberikan arahan kepada industri kimia, farmasi, tekstil untuk segera melakukan pendekatan kepada Pemda Jawa Barat, kita pelajari apapun masalahnya, dan juga kita coba cari jalan keluarnya,” kata Agus.
Kelangkaan Bahan Baku Menghambat Ekspansi Industri KeramikKetua Umum ASAKI Edy Suyanto menyebut ketersediaan bahan baku menjadi salah satu hambatan utama ekspansi industri, selain pasokan gas.
“Hari ini yang kami melihat hambatan hanya dua dari dalam kami menyusun roadmap untuk bertumbuh, berkembang. Satu adalah kepastian suplai gas,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, alokasi gas untuk industri terus menurun dalam dua tahun terakhir. Di Jawa bagian barat, alokasi gas industri tertentu untuk skema harga gas bumi tertentu (HGBT) turun dari sekitar 75% pada 2024 menjadi 60–65% pada 2025.
“Trennya menurun terus, sama juga di Jawa bagian Timur. Ini tentu sangat mengganggu daya saing industri keramik,” katanya.
Selain gas, gangguan bahan baku mulai dirasakan sejak akhir tahun lalu. Karena itu, ASAKI berharap pemerintah daerah bisa membantu memberikan solusi bagi masalah bahan baku industri keramik ini.
Edy menekankan mayoritas industri keramik berada di Jawa Barat dan Banten karena kedekatan dengan sumber tanah liat.
“Sedangkan kita tahu Jawa bagian Barat maupun Banten ini area yang kaya dengan bahan baku clay, sehingga 60% industri keramik berada di Jawa bagian Barat, karena di sini tersedia bahan bakunya,” katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan moratorium izin pertambangan serta menutup tambang bermasalah pada 2025–2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan, menekan pertambangan tanpa izin, dan mengevaluasi izin di kawasan hutan.
