Indonesia dinilai tidak bisa mengandalkan satu model pembangunan ekonomi untuk keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Pendekatan hibrida yang menggabungkan penguatan manufaktur, kelembagaan yang solid, serta optimalisasi sumber daya alam berbasis teknologi disebut sebagai opsi paling realistis bagi Indonesia saat ini.
Menteri Keuangan periode 2014–2016 sekaligus Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro, mengatakan ADBI tengah melakukan studi unggulan terkait upaya negara-negara berpenghasilan menengah ke atas di Asia untuk menghindari jebakan pendapatan menengah. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi perhatian dalam studi tersebut.
“ADBI saat ini sedang melakukan studi unggulan kami tentang menghindari jebakan pendapatan menengah untuk negara-negara berpenghasilan menengah ke atas di Asia. Dan tentu saja, Indonesia adalah salah satunya,” kata Bambang dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangrila Jakarta, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, studi tersebut merujuk pada Laporan Pembangunan Dunia 2024 yang mencatat hanya 38 negara berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah. Hampir setengah dari negara tersebut berasal dari Eropa, khususnya Eropa Timur, yang banyak memperoleh manfaat dari integrasi ekonomi melalui Uni Eropa.
Dari kelompok negara yang berhasil tersebut, ADBI memilih tiga negara sebagai model pembelajaran bagi Asia, yakni Korea Selatan, Polandia, dan Chile. Ketiganya dinilai relevan karena bukan negara kecil dan tidak bergantung pada satu sektor ekonomi semata.
Untuk Korea Selatan, Bambang menekankan kekuatan pada sektor manufaktur yang didukung inovasi dan investasi besar di riset dan pengembangan. Rasio belanja R&D Korea Selatan bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.
“Rasio investasi R&D terhadap PDB di Korea adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Lebih dari 5 persen PDB mereka dialokasikan untuk R&D,” ujarnya.
Menurut Bambang, pendekatan Korea menunjukkan bahwa manufaktur bernilai tambah tinggi yang ditopang inovasi dapat mempercepat lompatan menuju negara berpendapatan tinggi. Berbeda dengan Korea, Polandia dinilai berhasil melalui jalur penguatan institusi dan kualitas sumber daya manusia, seiring integrasinya ke Uni Eropa yang menuntut standar kelembagaan yang ketat.
Dengan institusi yang kuat dan modal manusia yang mumpuni, Polandia kini mencatat pertumbuhan pendapatan per kapita yang sangat tinggi dan mendekati negara maju di Asia Timur. Sementara itu, Chile menjadi contoh penting bagi Indonesia karena memiliki basis ekonomi sumber daya alam.
Keberhasilan Chile, menurut Bambang, bukan semata karena statusnya sebagai produsen tembaga terbesar dunia, tetapi karena kemampuannya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah, termasuk pada sektor pertanian seperti anggur dan salmon.
Berdasarkan ketiga contoh tersebut, Bambang menegaskan tidak ada satu model yang sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia. Namun, pendekatan hibrida dinilai paling aman.
“Jika saya harus memilih model mana yang paling tepat untuk Indonesia, saya tidak akan mengatakan tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun yang cocok untuk satu negara,” kata Bambang.
Ia menekankan, Indonesia perlu memperdalam manufaktur dan hilirisasi seperti Korea, membangun institusi yang kuat seperti Polandia, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan pertanian seperti Chili. Tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah lemahnya inovasi.
“Investasi R&D kita terhadap PDB kurang dari 0,5 persen. Bahkan jauh di bawah standar negara berpenghasilan menengah ke atas, sekitar 2,1 persen,” ujarnya.
Menurut Bambang, Indonesia berada di kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas lebih karena kekayaan sumber daya alam, bukan karena kekuatan inovasi. Karena itu, pendalaman manufaktur, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi di sektor SDA menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai Indonesia memang telah mencatat banyak kemajuan, namun masih tertinggal dalam sejumlah indikator penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan bisnis.
“Indonesia telah membuat banyak kemajuan dan berkinerja baik. Tetapi ketika kita melihat langkah-langkah lain yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan bisnis, di situlah Indonesia, di berbagai indikator, tertinggal,” kata David.
Ia menegaskan, mesin pertumbuhan lama tidak lagi cukup untuk membawa Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi. Pertumbuhan ke depan harus semakin bertumpu pada produktivitas, inovasi, dan perluasan pasar di luar negeri.
World Bank juga menyoroti rendahnya produktivitas perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan besar, serta tingginya tingkat informalitas tenaga kerja yang mencapai sekitar 83 persen. Kondisi ini dinilai menekan penerimaan pajak dan menghambat pengembangan sistem keuangan serta inovasi.
Meski demikian, David menilai peluang Indonesia masih terbuka lebar. Dengan paket reformasi yang tepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan berpotensi meningkat signifikan.
“Melalui paket reformasi yang kami uraikan, yang menurut perkiraan kami dapat dilakukan, pertumbuhan akan 10 persen lebih tinggi,” ujarnya.
Jika diimplementasikan selama lima tahun, reformasi tersebut diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 2 persen lebih tinggi per tahun, memperbesar peluang Indonesia untuk benar-benar keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah.
.jpg)
